Spionase-news.com,-LAMONGAN– Jawa Timur, miris kian hari kasus dugaan penyelewengan Dana Desa oleh Tarno Kades Gintungan Kec. Kebangbahu Kab. Lamongan semakin tidak jelas, dimana Tarno sesumbar sembari menantang warga bahwa dirinya tidak takut karena merasa telah dibackingi oleh oknum Kejari Lamongan.

Dengan bangganya Kades Gintungan menyampaikan ke warga bahwa dirinya tidak akan diproses karena kasus dugaan penyelewengan dana desa yang telah dilaporkan warga melalui salah satu LSM pada pertengahan bulan Januari 2018 sudah ditutup atau tidak ditindak lanjuti oleh Kejari Lamongan.

Hal ini menimbulkan kecurigaan warga bahwa adanya dugaan Kejari telah dikondisikan oleh Kades Gintungan agar kasus tersebut ditutup. Kecurigaan warga terbukti karena warga dapat menunjukkan rekaman video dimana Kades menyampaikan pernyataan tersebut, dengan menyebutkan salah satu oknum dari Kejari Lamongan yang telah dikondisikan olehnya, Begitu pula LSM yang mengadu juga telah dikondisikannya.

Dengan adanya pernyataan tersebut kepercayaan Warga gintungan terhadap pihak Kejari Lamongan menjadi menurun karena kejaksaan sebagai penegak hukum tidak pro dengan Rakyat. Hal tersebut terbukti ketika perwakilan warga an Junaidi mendatangi salah satu staf dari Kejari Lamongan Selasa 18/07/2018 yang kebetulan staf tersebut yang menangani kasus penyelewengan dana desa oleh Kades Gintungan. Namun setelah ditemui junaidi sangat kecewa karena staf tersebut seakan akan mengelak dengan menyampaikan bahwa kasus tersebut telah dilimpahkan kepada inspektorat ujar junaidi.

Padahal bukti-bukti yang dilaporkan oleh warga sangat jelas bahwa Kades terbukti menyalahgunakan dan menyelewengkan dana desa pembangunan rabat beton di 2 titik di Desa Gintungan. Namun Kejari Lamongan tidak Menindaklanjuti kasus tersebut.

Saat dikonfirmasi di salah satu Warkop di Lamongan Rabu 18/07/2018 Junaidi menyampaikan bahwa “Laporan saya atas nama warga Gintungan telah di bulet buletkan sama pihak kejaksaan Lamongan, padahal bukti yang saya bawa sudah sangat jelas sesuai fakta di lapangan, dan dari pihak kontraktor juga memberikan semua bukti-bukti salinannya, yang mana dalam bukti nota dari kontraktor tersebut, dimana Kades telah merugikan negara hingga seratus juta lebih dari proyek di dua titik, belum lagi uang Negara yang di gelapkan sama Kades Tarno, seperti dana Posyandu, dana karang Taruna yang tidak pernah di terima oleh anggota karang taruna, dan semua bukti lengkap, berupa video dll, namun kenyataannya Kejari malah tidak menindak lanjuti kasus ini”. Ujar saudara Junaidi.

Pemerintah pusat telah mengultimatum bahwa masyarakat juga harus ikut mengawasi penggunaan dana desa, namun ketika warga mengawasi, bahkan telah melaporkan ke tingkat lebih tinggi, malah tidak jelas dan prosesnya tidak terealisasi.

Disamping itu sangat jelas regulasinya yaitu Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, Pemendagri No. 114/2014 Tentang pedoman pembangunan Desa, Permendes No. 19/2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa TA 2018 dan masih banyak peraturan lainnya tentang desa dan penggunaan serta pengelolaan dana desa. Namun kenyataannya Kejari Lamongan tidak mengindahkan aturan tersebut.

LAPORAN : Jerry Arianto/HI 008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × three =