SPIONASE-NEWS.COM,- BANTAENG
Proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng kembali di Sorot oleh beberapa LSM dan Pers, Senin (6/8-2018).

Awalnya proyek pembangunan SMP dan SD ini ada 14 paket pekerjaan pembangunan sekolah SMP dan SD satu paket kegiatan penunjang dengan nilai anggaran 2 milyar rupiah lebih yang diberikan dari Dana DAK APBD 2018 Kabupaten Bantaeng.

Proyek yang di danai dari dana DAK (Dana Alokasi khusus) pusat yang diduga sudah berjalan sejak bulan Februari 2018, yang masa itu belum keluar Surat perintah Kerja (SPK) dan kontraknya, pekerjaan sudah dilaksanakan Kontraktornya.

Sebelumnya berita ini diturunkan, sempat wartawan media mewawancara Kadis Dikbud Bantaeng yang lama, Andi Indra, beliau sebelum meninggal sempat media ini mengkonfirmasi atas pelaksanaan proyek SMP ini yang telah berjalan di lapangan, dimana beberapa Proyek tersebut tidak mempunyai papan proyek atau papan bicaranya.

Andi Indra, mengatakan bahwa dia tidak tahu kalau proyek itu sudah berjalan atau mulai dan telah dikerja oleh Kontraktor ‘Siluman’, karena saya sebagai Kadis Dikbud belum pernah memerintahkan untuk tanda tangan SPK (Surat Perintah Kerja) maupun mengeluarkan Kontrak Pekerjaan atas nama Perusahaan tertentu, apa lagi sampai menyuruh staf saya untuk tanda tangan, tegasnya.

Sebagai Pihak Pengguna Anggaran dalam hal ini Dikbub Kabupaten Banteng, saya adalah sebagai penanggung jawab penuh, kalau terjadi apa-apa saya dong yang ditangkap dan saya juga harus jaga nama baik pak Bupati, Lanjutnya.

Andi Indra menambahkan, Masalah proyek SMP dan SD ini, belum juga di sosialisasikan kepada Kepala Sekolah yang mendapatkan anggaran 2018 ini, dan saya sudah suruh hentikan kelanjutan pekerjaan dan menegur pelaksananya “tutur Andi Indra pada waktu itu yang sekarang sudah Almarhum.

Tetapi sejak berita ini diturunkan, sangat ironis di lapangan, nyatanya proyek tersebut masih tetap terlaksana dan berjalan.

Dikomfirmasi terpisah, PPTK dari proyek ini M.Basri Radjab, ketika ditemui pada waktu itu mengatakan bahwa memang ada 14 paket semua proyek Pembangunan SMP dan SD ini, setelah ditanyakan tentang mengapa Proyek ini dilaksanakan tanpa SPK dan kelengkapan lainnya sesuai UU Pengadaan Barang dan Jasa, M.Basri Radjab malah memilih ‘bungkam’ dan tidak mau memberi keterangan atau komentarnya lagi sama sekali.

Sekedar hembusan angin dan isue tak sedap, Proyek tersebut menurut investigasi media ini, dana proyek tersebut di duga telah cair di tahap pertama,

Plt. Dr. Ir.H.A.Akil Reza.MB.MM. yang di temui di ruang kerjanya, mengatakan bahwa “dana proyek DAK SMP dan SD senilai total 6 Milyar rupiah telah cair sebagian di tahap pertama, tanpa mau menjelaskan nama Perusahaan yang telah menangkan paket Pekerjaan SMP dan SD ini, karena saya telah sampaikan ke Pak Bupati dan beliau mengatakan kalau memang bisa untuk dilaksanakan sesuai prosesur dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten, jelasnya. Dan kalau pun memang ada masalah, yah saya menandatangani karena mengingat ini perintah bupati Bantaeng dan beliau sudah tahu, dan bagaimana dananya tidak terpaksa dicairkan karena ditakutkan terlambat, demi lancarnya dan cepat proyek tersebut selesai, “ungkap Akil

Plt. Inspektorat Pemkab.Bantaeng Nasruddin membantah dgn ucapan yang disebut Plt. Kadis Dikbud, ” kami mengikuti sesuai aturan dan mekanisme undang undang dan prosedur itu saja, kalau ada pelanggaran ya kita tindaki “kata Nasruddin pada wartawan media ini.

Ketua Investigasi & Monitoring Prespus LMR-RI, Idham J.Gaffar, SH,MH yang diminta tanggapannya via handphonenya, mengenai pembangunan proyek SMP dan SD ini yang di duga ada permainan dan menjadi polemik dan gunjingan para aktivis dan LSM di Bantaeng.

Idham mengatakan bahwa Seyogyanya setiap proyek yang menggunakan dana APBN maupun APBD agar selalu dimulai dulu dengan dibuatnya SPK (Surat Perintah Kerja) dan harus jelas kontrak pekerjaannya, itu amanat umdang-umdang yaitu Pepres No.16 Tahun 2018, yang telah di setujui sejak bulan Januari 2018 tentang yang Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan dana rakyat atau negara, dan aturan itu memang harus ada papan proyek atau papan bicara, dan yang jelas setiap proyek yang anggarannya diatas 200 juta harus dilakukan mekanisme tender atau pelelangan dengan mengumumkannya di ULP (Unit Layanan Proyek) Kabupaten Bantaeng, ungkapnya.

Lanjut Idham, kalau misalnya kasus ini atau proyek ini tidak melalui proses tender atau pelelangan di ULP Kabupaten Bantaeng, maka apa yang saya jelaskan tadi, maka proyek itu adalah proyek ‘Siluman’ dan tidak jelas alias Fiktif dan kasus ini harus di laporkan ke KPK, mengingat anggarannya sekitar kurang lebih 6 Miliar Rupiah, jadi proyek ini seharusnya Inspektorat, Kejaksaan dan kepolisian turun tangan memeriksa semua yang terlibat, agar tidak menjadi isue tak sedap ditengah masyarakat, tutup Idham yang juga seorang pengacara.

Laporan : Suarni / Borahima
Editor : Agen 007 IJG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 1 =