SPIONASE-NEWS.COM,- BONE – Proyek Nasional pengembangan kedelai yang menggunakan anggaran APBN 2015 di Kabupaten Bone sebesar Rp 63 Miliar yang diperuntukkan kepada kelompok tani sebanyak 1.320 dengan luas lahan 33.000 Ha, diduga bermasalah.

Pasalnya, anggaran yang seharusnya dikucurkan kepada setiap kelompok tani sebesar Rp 48 juta dengan luas area tanam 25 Ha. Dari 1.320 kelompok tani, diduga tidak terima anggaran Rp 48 Juta sesuai petunjuk teknis.

Namun, setiap kelompok tani hanya menerima Rp 5 Juta hingga Rp 8 Juta. Karena sebagian dana tersebut sudah diganti berupa barang.

Hanya saja, harga barang diberikan kepada kelompok tani itu dinilai tidak sesuai dengan jumlah dana yang diambil pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bone dan diduga terjadi mark up anggaran, Ujar Irfan dari LSM Koalisi Aktivis Antu Korupsi.

Lanjutnya, Tak hanya itu, dalam proyek tersebut, diduga terjadi mark up pada pembelian bibit, risobium, pupuk dan lainnya.

Selain harga barang yang diduga ditilep, diduga pula terjadi mark up lahan. Dimana, luas areal tanam kelompok tani tidak sesuai luas areal tanam yang direalisasikan yakni 25 Ha.

Sumber informasi mengatakan, pihaknya sementara merampungkan data dan keterangan untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

“Saya bersama kawan-kawan aktivis media dan aktivis anti korupsi sudah merampungkan pengumpulan data dan bahan keterangan. Rencana besok, kami akan antar langsung laporannya ke KPK,” katanya. Senin, (17/12/18).

Irfan menambahkan bahwa Menurutnya, proyek tersebut dinilai merugikan keuangan negara di atas Rp 20 M. Karena berdasarkan kalkulasi penghitungan kami di lapangan, berapa anggaran yang masuk ke rekening petani, yang dipotong dan diganti barang.

Hal ini berdasarkan temuan beberapa sampel di Kecamatan Palakka Desa Pasippo, Kecamatan Ulaweng Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan, Awangpone, Dua Boccoe, Bengo, Tellu Limpoe, Amali, Lappariaja dan beberapa Kecamatan lainnya.

“Anggaran Rp 63 miliar. Dana itu tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Dampaknya bisa merugikan keungan negara puluhan miliar,” ucapnya.

Anehnya, dari 11 Kabupaten penerima Bansos kedelai di tahun 2015 hanya Kabupaten Gowa yang tersangkanya sudah mendekam di Lapas Kelas 1 Makassar.

“Gowa anggaran Rp 5,2 M diproses tersangkanya termasuk Kadisnya, sedangkan Bone Rp 63 M masih tidur nyenyak di luaran sana. Padahal, modus operandinya diduga sama persis dalam mengeruk keuangan negara,” tegasnya.

Pihaknya juga telah dihubungi dan merasa diintervensi terkait kasus yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.

“Kami dihubungi langsung oleh oknum dari luar Kabupaten Bone Inisial KS atas suruhan Kadis Pertanian Kabupaten Bone, Mereka menurut kami tentunya ingin melakukan upaya yang diduga mengarah untuk dilakukan negosiasi, tapi kami tidak bergeming,” ungkapnya.

Koalisi aktivis Anti Korupsi Irfan akan melakukan gerakan dan mendesak penegak hukum dan KPK untuk melakukan tindak lanjuti mengenai dugaan kasus Bansos Upsus 2015 di Kabupaten Bone dengan kerugian Negara sekitar kurang lebih 20 Miliar, jelasnya.

Diketahui, pelaporan resmi kasus korupsi di KPK RI akan diberikan reward atau penghargaan kepada pelapor sesuai peraturan perundang-undangan dan instruksi Presiden Jokowi.

Laporan : Agen 008 HI ( Bone )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 15 =