SPIONASE-NEWS.COM,- MAKASSAR – Badko HMI Sulselbar Menduga adanya ‘ Aroma Korupsi’ yang indikasinya tidak adanya transparansi dalam penggunaan Anggaran Pembangunan Pelabuhan Paotere Pelindo IV.

Terkait adanya tahapan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Paotere Pelindo IV yang menelan biaya kurang lebih triliyunan rupiah dan sampai saat ini yang akan dilaksanakannya peresmian oleh pemerintah, Badko HMI Sulselbar menduga dalam tahapan penyelesaian dalam penggunaan anggaran tersebut tidak adanya transparansi mulai dari awal pembangunan sampai terselesaikannya pembangunan pelabuhan tersebut, (7/02/2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai hal tersebut apalagi dalam pengelolaan keuangan negara.

Mengenai hal tersebut diatas, kami memandang bahwa peristiwa dalam tahapan pembangunan Pelabuhan Paotere Pelindo IV yang tidak lama lagi akan dilakukan peresmian oleh pemerintah tersebut.

Abdul Hakam Ketua Bidang PTKP Badko HMI Sulselbar menduga telah terjadi penggelapan keuangan negara yang berimplikasi pada kasus tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada alasan bagi penegak hukum yang meliputi Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Polda Sulsel untuk turun tangan melakukan audit atau pemeriksaan.

Bahwa kaitannya dengan persoalan ini, sangat jelas bahwa sikap yang kami berikan lewat realese ini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai elemen masyarakat yang tentunya tidak tinggal diam melihat persoalan ini sampai adanya penyelesaian pada penetapan seseorang sebagai tersangka dalam dugaan keterlibatannya melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami telah jelaskan.”

Maka berkenaan dengan itu kami Badko HMI sulselbar meminta beberapa hal dalam realese ini sebagai berikut :

1.Bahwa meminta kepada pihak penegak hukum yang meliputi Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Polda Sulsel agak melakukan pencegahan agar tidak dilakukannya dulu peresmian terhadap pembangunan Pelabuhan Poetere sebelum melakukan audit pengelolaan anggaran yang bersifat tidak transparansi.

2.Bahwa apabila dalam tahapan audit tersebut ternyata diduga adanya indikasi penggelapan anggaran yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi, maka unsur penegak hukum yang meliputi Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Polda Sulsel harus melakukan penangkapan dan menetapkan oknum tersebut sebagai tersangka.

Laporan : Agen 054 Mansyar M (Mks)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × three =