SPIONASE. NEWS. COM, – MALUKU UTARA – Proyek Karamba Jaring Apung (KJA) Udang Vaname, salah satu mega proyek yang memakan anggaran hingga 7,4 Miliar di desa Belang-Belang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Utara diduga kuat telah disalahgunakan oleh pejabat setempat.

Dugaan ini mencuat setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK perwakilan Maluku Utara yang menemukan potensi penyalahgunaan anggaran sebesar 6,5 Miliar.

Menyikapi persoalan tersebut, Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI) menggelar unjuk rasa (Selasa, 27 Agustus 2019), guna menuntut agar Kapala Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Utara, Buyung Radjiloen bersama rekannya Farid Yahya untuk segera diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di Depan Gesung. Baharkam Polri Jl. Trunojoyo Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dikoordinir oleh M. Reza Syadik.

Konon kasus ini sebelumnya telah dilimpahkan ke Polda Maluku Utara, namun hingga saat ini kasus tersebut tidak menemukan titik terang pengusutannya. Oleh sebab itu, Kapolda Maluku Utara diduga terlibat kerja sama dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Karena itu, APPI menyampaikan sejumlah

Tuntutan antara lain :
1. Mendesak KAPOLRI Jendral Tito Karnavian segera mengevaluasi dan sekaligus mencopot Kapolda Maluku Utara yang tidak mampu menuntaskan kasus korupsi proyek Karamba Jaring Apung (KJA) Udang Vaname.
2. Mendesak KPK segera mengeluarkan surat perintah penyelidikan terhadap pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara.

3. Menegaskan Kepada POLDA Maluku Utara agar melanjutkan pengusutan terhadap dugaan penyunatan proyek KJA dengan melakukan penyidikan terhadap Kadis Perikanan & Kelautan Buyung Rajiloen.

Lambannya Polda Maluku Utara menyelesaikan kasus mega proyek KJA menimbulkan aneka polemik terhadap kredibilitas lembaga penegakan hukum tersebut.

Dalam orasinya, M. Reza Syadik menyampaikan bahwa yang berhak mengelola proyek KJA ialah nelayan setempat, namun kenyataannya berbeda. “Harusnya pengelolaan KJA udang Faname dilakukan oleh kelompok masyarakat nelayan, namun realitas yang terjadi malah Kadis Kelautan dan Perikanan, Malut Buyung Rajiloen mengeluarkan SK kepada Farid untuk melakukan pendampingan dan melakukan pembentukan kelompok tersendiri untuk kelola keramba sebanyak 50 unit ini tanpa melibatkan masyarakat, artinya ada motif kejahatan penggelapan yang diduga masuk ke dalam kantong Pribadi” demikian ungkap M. Reza Syadik.

Akibat dari penyalahgunaan kewenangan tersebut, anggaran mega proyek KJA yang seharusnya diupayakan untuk kesejahteraan dan membangun perekonomian masyarakat justeru mengalir ke kantong-kantong pribadi.

APPI juga mendorong dan terus mengawasi pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi proyek KJA ini oleh Polda Maluku Utara.

“Kami menegaskan penyidik tetap wajib melakukan penyidikan yang sedang berlangsung karna bila kasus ini dibiarkan dan berhenti, maka patut diduga Polda Maluku Utara turut bermain mata dan kami akan mendesak kepada Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri untuk segera copot Kapolda Maluku Utara, sekaligus panggil dan evaluasi Kapolda Malut serta seluruh jajaran Polda Maluku Utara,

Yang perlu di ingat kasus ini harus berjalan sampai tuntas, karena telah masuk dalam pemeriksaan terhadap beberapa saksi.”

APPI meminta Sejumlah pejabat harus segera diperiksa, antara lain Kadis Kelautan dan Perikanan Malut dan Kabit Budidaya.

Di samping kasus KJP, APPI juga menyinggung adanya keterlibatan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara terhadap beberapa kasus, di antaranya pemberian pangkat palsu, mulin 13, keramba udang. Massa pengunjuk rasa meninggalkan gedung Baharkam Mabes Polri dan menuju Kantor KPK RI Kuningan, Setiabudi Jaksel, Situasi Aman Terkendali.

Unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 14.20 sampai 14.40 WIB tersebut berlangsung aman dan damai. Sayangnya bahwa massa tidak berhasil menemui perwakilan pejabat terkait tuntutan yang ingin disampaikan. Semoga kasus ini dapat segera terselesaikan dan menemukan titik terang, ujar M. Reza Syadik.

Laporan. : Agen Arunggona (Mlk)
Editor. : Agen 008 HI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + 4 =