SPIONASE-NEWS.COM,- MAKASSAR – Aliansi beberapa lembaga mahasiswa yang tergabung dalam “Komite” menolak RUU pertanahan melakukan aksi unjuk rasa di flyover Makassar, Kamis (12/09/2019).

Dalam aksi tersebut Muhammad Badai Anugrah selaku Humas Aliansi saat di hubungi awak media ini mengatakan ketimpangan penguasaan ruang dan pengelolaan atas sumber agraria masih begitu nyata dirasakan oleh masyarakat terutama petani dan nelayan.

Hal ini, dikarenakan proses pembenahan tata kelola sumber agraria belum dilaksanakan dengan baik dan tepat oleh pemerintah. Upaya pemerintah nasional maupun provinsi dalam pemulihan krisis lingkungan hidup dan konflik sosial masih jauh dari harapan masyarakat.

Lanjut Badai, seharusnya RUU Pertanahan ini menjawab lima (5) Pokok krisis agraria di Indonesia, diantaranya ; (1) Ketimpangan struktur agraria yang tajam; (2) Maraknya konflik agraria struktural; (3) Kerusakan ekologis yang meluas; (4) Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian; dan (5) Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.

Selain itu, dalam penyusunan draft RUU Pertanahan oleh pansus DPR RI, harus sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD 1945, Tap MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Agar kedepannya konflik agraria bisa selesai, Pungkas Badai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut kami mendesak Ketua DPR RI dan Presiden RI agar membatalkan rencana pengesahan RUU Pertanahan. Kemudian Komite juga mendesak agar RUU pertanahan di susun ulang sesuai mandat UU diatas. Perlu kamite tegaskan lagi, penyusunan draft RUU Pertanahan mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, Tutup badai

Laporan : Agen 056 M.Farhanto (Mks)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − eight =