SPIONASE-NEWS.COM – MAKASSAR – TPP ASN tahun 2018 belum dibayarkan, Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hipermata) menggelar unjuk Rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel-Bar di jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (10/10/2019).

Unjuk rasa tersebut dipimpin oleh Wahyu Dwi Restu (Jenlap) dan Muh. Ibnu Rush Ak (Korlap) yang diikuti puluhan perwakilan mahasiswa Takalar dari setiap komisariat Hipermata.

Massa bergerak dari asrama 1 Hipermata Jalan Baji Ateka menuju Kejati Sulsel-Bar dengan diwarnai aksi bakar ban dan tutup jalan sebagai bentuk pengabdian terhadap Butta Panrannuang (Takalar).

HIPERMATA mendesak Kejati Sulsel-Bar untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai 36 milyar, yang seharusnya sudah dibayarkan pada tahun 2018 lalu.

Akibat dari kasus tersebut, sejumlah besar ASN terancam kehilangan haknya terhadap penghasilan yang harus mereka peroleh.

Pertanyaan besar dapat muncul, ke mana anggaran itu digunakan? Maka HIPERMATA sangat berharap agar Kejati Sulawesi Selatan konsisten dalam mengawal dan mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut dengan merujuk pada PP No. 58 Tahun 2005 Pasal (63) Ayat (2), sebagaimana yang juga telah disepakati dan dipertimbangkan bersama DPRD dalam proses penganggarannya.

Keterlambatan pengalokasian TPP ASN memperkuat adanya dugaan unsur Tindak Pidana Korupsi, atau Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 21/2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, utamanya pada Pasal (3), sebab pengesahan anggaran tersebut telah disahkan sebelumnya.

“Sampai saat ini belum ada titik terang terkait TPP ASN tahun 2018 dan aksi ini sebagai prakondisi,” tegas Sukardi Bargos, salah seorang demonstran.

Korlap Muh. Ibnu Rush mendesak agar Kejati, sebagai salah satu penegak hukum di negara ini, perlu pro terhadap keadilan bagi masyarakat.

“Tak hanya soal itu, kami berharap lembaga yang mempunyai tanggung jawab guna untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme itu lebih pro aktif untuk menyelamatkan uang negara yang tidak lain asalnya dari uang rakyat sendiri, karna saya menganggap bahwa kebijakan dan sistem pemerintahan yang tidak pro terhadap rakyat adalah sebuah kejahatan,” ujar Ibnu Rush.

Merespon tuntutan HIPERMATA, perwakilan Kejati Sulsel-Bar Dedy menjelaskan bahwa Kejati memiliki komitmen terhadap penegakan keadilan. “Kita akan menyampaikan ke pihak penyidik kami untuk mendalami datanya, karena kami butuh sporting real dan Anda harus ingat bahwa Kejaksaan Tinggi punya komitmen seperti perkara terakhir di Takalar,” jelas Dedy.

HIPERMATA juga melayangkan surat pernyataan sikap yang berisikan antara lain, mendesak Kejati Sulawesi Selatan mengusut tuntas kasus TPP ASN Kabupaten Takalar, serta mendesak Kejati Sulawesi Selatan untuk segera menminta pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Takalar atas anggaran TPP ASN yang tidak jelas tersebut.

Laporan : Agen Subair (Tklr)

Editor : Agen 077 PRM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 5 =