SPIONASE-NEWS.COM, – PAREPARE – Komisi II DPRD Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Forum Bersama Pengawasan Keadilan Rakyat Indonesia (Forbes PKRI) dan tiga perusahaan pembiayaan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Parepare, Senin (13/01/2020).

RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi II, Kamaluddin Kadir, didampingi oleh para anggota Komisi II yakni Suyuti, H. Bambang, Apriani Jamaluddin, dan Musdalifah Pawe.

Dalam rapat tersebut dihadiri di antaranya pihak pemerintah diwakili Sintap, Satpol-PP, serta Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK).

Wartawan Senior, Pimpred Majalah Kosong Satu

Sementara dari pembiayaan dihadiri di antaranya BFI Finance, ACC, dan juga Adira Finance.

Adapun RDP ini dilakukan untuk mendengarkan penjelasan pihak finance terutama BFI terkait adanya denda berbunga, yang dinilai merugikan sejumlah nasabah. Salah satu nasabah yang merasa dirugikan ialah Andi Guntur Norman yang melaporkan BFI tersebut ke BPSK.

Andi Guntur Norman mengungkapkan bahwa dirinya merasa dirugikan oleh BFI Finance atas denda berbunga tersebut.

“Jadi pada saat itu tahun 2012 saya pinjam uang 100 juta, kemudian itu lunas, namun ada dendaku memang 8 juta. Karena pada saat itu saya tidak punya uang maka saya tidak lunasi itu yang 8 juta. Namun tiga tahun kemudian, saya datang ke Kantor BFI Cabang Parepare untuk melunasi itu denda yang 8 juta. Namun herannya saya, kenapa denda itu yang 8 juta menjadi 77 juta lebih,” ungkap Pimpinan Majalah 01 tersebut.

Terkait dengan itu, Andi Guntur mangatakan dirinya melaporkan pihak BFI kepada BPSK Parepare atas kerugian yang dialaminya.

“Jadi pada tahun 2009 yang lalu, BPSK gelar rapat dan hasil keputusannya denda yang tadinya 70 juta lebih kemudian turun menjadi 50 juta, lalu turun 25 juta, tapi tetap saya tidak mau bayar,” pungkasnya merasa dibohongi oleh BFI Finance.

Sementara itu anggota Komisi II DPRD Kota Parepare, Suyuti mengatakan bahwa persoalan ini cukup rumit dikarenakan pihak BFI tidak memiliki data tabulasi pembayaran.

“Jadi memang ini berbelit-belit, karena BFI tidak memiliki data, sedangkan Andi Guntur punya data,” beber Anggota Dewan dari Fraksi Nasdem tersebut.

“Jadi saya merasa memang ada keganjilan karena pihak BFI tidak memiliki data,” lanjut Suyuti.

Dalam keterangannya, Komisi II Kota Parepare akan memanggil ulang pihak BFI dan pihak Nasabah untuk mencari solusi bersama.

“Dalam minggu ini kita akan panggil ulang kedua belah pihak apakah sesuai dengan permintaan Andi Guntur membayar 8 juta saja agar bisa ambil BPKB nya,” jelas Suyuti berharap masalah ini dapat segera diselesaikan secara baik-baik.

Laporan : Agen 095 Asri M
Editor : Agen 077 PRM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + one =