SPIONASE-NEW.COM, – MAKASSAR – Terkait adanya laporan bahwa UPTD Pendidikan se-kota Makassar tidak mempunyai lagi kewenangan terhadap Jabatan yang dimiliki oleh dinas pendidikan, Rabu (22/01/2020).

Komisi D DPRD Kota Makassar meminta agar Beberapa Pejabat Pendidikan dan Pemerintah Kota untuk datang keruang Komisi D bidang Kesra DPRD Kota Makassar untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat. Diantaranya :

1. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial kota Makassar.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.
3. Kepala Bagian Ortala Sekretariat Daerah Kota Makassar.
4. Plt. kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
5.Kepala Bidang Manajemen guru dan tenaga kependidikan dinas pendidikan kota Makassar
6. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar.
7. Kepala-Kepala UPTD Pendidikan Se – Kota Makassar

Rapat ini dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi sehingga UPTD Pendidikan tidak lagi dianggap ada, sedangkan keberadaan mereka ada, dan mereka masih memiliki tunjangan jabatan berdasarkan SK dari Pj. Walikota yang terima pada tanggal 24 Juli 2019 silam.

Ini semua berawal dari apa yang dilakukan oleh Hidayat Kepala Bidang Dikdas yang setiap melakukan kunjungan ke sekolah- sekolah selalu menyampaikan bahwa sekarang jika membuat laporan bulanan atau rapat tidak usah ada tembusan UPTD karena UPTD pendidikan sudah tidak ada.

Hal inilah yang membuat kami sebagai UPTD tidak lagi dihargai oleh kepala-kepala sekolah.

Padahal kami masih punya wewenang diwilayah kami, UPTD ini adalah perpanjangan tangan dari dinas pendidikan, seharusnya Dinas Pendidikan tidak boleh tidak mengakui keberadaan kami selama kami masih memegang SK jabatan sebagai Kepala UPTD pendidikan, kami akan mengikuti aturan yang berlaku, ungkap Masdir (UPTD Pendidikan Biringkanaya).

Rapat jejak pendapat ini tergolong alot pembicaraannya sehingga hasil rapat yang telah diputuskan oleh Komisi D DPRD Kota Makassar yang dihadiri oleh Wahab Tahir, Fatma, Nurhaldin dan beberapa anggota dewan lainnya. Bahwa :

1. Meminta PJ. Walikota segera menyikapi Persoalan UPTD Pendidikan
2. Selama Belum Dicabut SK UPTD maka UPTD masih terus melanjutkan Tugas pokok sebagai Kepala UPTD Pendidikan masing-masing Wilayah
3. Komisi D DPRD kota Makassar akan Mengawasi Langsung dengan serius Persoalan ini. Keputusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Komisi D Wahab Tahir.

Laporan : Agen 011 DN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − seven =