SPIONASE-NEWS.COM, – JAKARTA – Perum Bulog tengah didera utang besar. Jika tidak diatasi, maka Bulog terancam bermasalah soal keuangan.
Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) menyampaikan posisi utang korporasi saat ini untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar Rp 28 Triliun dengan bunga mencapai Rp 9-10 miliar per hari.
“Utang Bulog sampai hari ini untuk CBP Rp 28 T. Bunga kita komersial, jadi setiap hari bunga terhitung Rp 9 miliar,” kata Buwas dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta,
Itu belum termasuk biaya operasional yang mencapai Rp 7 miliar per hari. Untuk memperbaiki kondisi keuangan tersebut, Bulog dihadapkan pada kebijakan tata niaga yang cukup kompleks. Bulog harus membeli gabah atau beras dari petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang dibatasi.
Beras kemudian ditampung di gudang
Namun, Bulog mengalami kesulitan dalam mendistribusikan beras-beras di gudang mereka, misalnya, untuk beras CBP. Menurut Buwas, Bulog tidak dapat secara bebas melepas atau menyalurkannya. Bulog hanya dapat melepas CBP jika mendapat penugasan dari pemerintah.
“Kami nggak bisa jual karena melanggar peraturan. Itu beras CBP. Itu beras pemerintah yang dititipkan ke Bulog, walau faktanya kita yang membeli, kita yang menyimpan,” kata Buwas.
Masalahnya, beras juga memiliki batas waktu dalam penyimpanan Jika dibiarkan terlalu lama di gudang akan menurunkan mutu beras dan akan menjatuhkan harga jual beras.
Harapan ada pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bulog menjadi penyalur penuh beras BPNT. Namun, penyaluran tersebut saat ini hanya terealisasi 7% dari target 700.000 ton sepanjang September-Desember 2019.
Rendahnya realisasi beras di BPNT diduga akibat dari praktik kartel oknum di lapangan dalam mendistribusikan beras kepada penerima bantuan. Hal ini pernah diungkap Buwas.
Ia menuding oknum di lapangam sengaja menjatuhkan citra beras Bulog sebagai beras berkualitas buruk sehingga tidak menarik bagi penerima bantuan dengan memanipulasi beras Bulog.
Di sisi lain, tidak semua penyalur beras BPNT memakai beras Bulog, padahal sesuai Surat Edaran Menteri Sosial, beras BPNT seharusnya 100% berasal dari Bulog.
Kondisi keuangan Bulog dengan utang yang melilit ini menjadi sorotan Komisi IV DPR RI. Ketua Komisi IV Sudin yang memimpin rapat bahkan meragukan kemampuan Bulog untuk dapat menyerap beras petani yang akan memasuki panen pada bulan Maret dan April tahun depan.
“Saran saya, sewaktu ratas atau bertemu Presiden, diubahlah. Yang tak bisa diubah hanya Alkitab dan Al-Quran atau kitab suci. Kalau nggak, Bulog akan kolaps,” kata Sudin.
Stok beras Bulog per 4 November sebanyak 2,28 juta ton. Buwas mengatakan akan mengupayakan berbagai langkah menyelesaikan masalah di Bog. Misalnya, memaksimalkan penyaluran beras BPNT.
Selain BPNT, Buwas juga tengah mendorong agar beras Bulog ke depannya akan didistribusikan kepada anggota TNI/Polri dan ASN.
“BPNT tahun depan dengan kebijakan kartu sembako, kita berharap semua beras memakai beras Bulog. Lalu, TNI/Polri dan ASN menggunakan beras dari Bulog. Kalau itu dilakukan, maka CBP ini akan berputar, uang kita berputar kita bisa mengganti barangnya dan membayar utangnya,” kata Buwas.
Dalam rapat kerja, Komisi IV DPR RI sepakat meminta pemerintah untuk merevisi Perpres 63/2017 tentang penyaluran BPNT agar pengadaan dan penyaluran diserahkan kepada Bulog.
Komisi IV juga sepakat untuk menggelar rapat kerja gabungan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk membahas pembentukan Badan Pangan Nasional.
Laporan : Agen 008 HI ( Jkrt )
