SPIONASE-NEWS.COM,- TAKALAR – Dalam rangka mengevaluasi janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Syamsari Kitta, S.Pt., M.M dan H. Achmad Dg Se’re, S.Sos (SK-HD), kelompok Diskusi Takalar (Distak) membuka forum diskusi dalam rapat akbar di alun-alun Lapangan Makkatang Dg Sibali, Takalar.
Diskusi yang dilaksanakan pada Selasa (22/10/2019) pukul 14.22 WITA ini merupakan refleksi terhadap 22 bulan (P-22) kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Takalar saat ini.
P-22 ini hendak menjelaskan 22 program yang dijanjikan oleh SK-HD ketika masa kampanye kepada masyarakat Takalar, namun hingga terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati program-program tersebut belum terealisasi dengan baik. Bahkan program-program tersebut menuai tanda tanya publik.
Diskusi yang rencananya akan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Takalar tersebut, justeru hanya diwakilkan oleh tiga pejabat, namun tetap saja ketiga pejabat tersebut tidak sempat hadir. Hampir seluruh pejabat pemerintahan, eksekutif dan legislatif yang diundang, namun hanya sebagian kecil yang berani untuk menghadiri acara, yakni anggota DPRD yang berjumlah 30 orang, hanya di hadiri oleh 3 orang di antaranya: H. Jabir Bonto, Andi Noor Zaelan, dan Hasniah Rahman.
Hal menarik dari diskusi ini ialah diputarnya video tentang janji SK-HD saat kampanye, dan sesi tanya jawab secara tertib; peserta diskusi mengkaji satu persatu program dari P-22, refleksi 22 bulan kepemimpinan SK-HD dituangkan dalam P-22 yang berisikan antara lain :
1. Bantuan 1 ekor sapi per KK petani
2. Bantuan minimal 1000 traktor dan 5.000 pompa air serta bibit tanaman produktif
3. Penangkaran benih padi setiap kecamatan dan perbaikan irigasi
4. Bantuan sarana prasarana nelayan dan budidaya rumput Laut
5. Pengembangan kawasan kuliner ikan segar
6. Penuntasan dan perbaikan insfrastruktur jalan kabupaten
7. Umrah bagi imam desa, imam dusun, dan imam masjid
8. Bantuan biaya nikah bagi keluarga kurang mampu
9. Peningkatan insentif pembina TK/TPA & pemberian insentif pegawai syara’
10. Optimalisasi peran gelar pahlawan nasional Karaeng Galesong
11. Peningkatan kesejahteraan ASN & tenaga teknis
12. Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional
13. Peningkatan kualitas layanan kesehatan gratis
14. Peningkatan kualitas layanan pendidikan gratis & beasiswa pelajar/mahasiswa berprestasi.
15. Penyediaan mobil keliling pelayanan KTP/KK
16. Pengadaan mobil pemadam kebakaran tiap kecamatan
17. Beras miskin gratis
18. Gratis biaya tunggakan pajak PBB
19. Bantuan permodalan UKM
20. Peningkatan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
21. Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni
22. Membuka 10.000 lapangan kerja
Diskusi ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yakni Mendesak Kemendagri untuk mencabut status Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Bupati Takalar, Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut seluruh penyelewengan APBD yang ada di kabupaten Takalar, serta Mendesak DPRD untuk segera membuat panitia khusus Hak Angket. Melalui diskusi ini, diharapkan segera mendapatkan respon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dalam mempertanggungjawabkan 22 program unggulan yang belum terealisasi dengan baik.
Laporan : Agen 083 Subair (Tklr)
Editor : Agen 077 PRM
