SPIONASE-NEWS.COM,- SAREE ACEH BESAR – Komisi II DPR Aceh meminta kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kepala UPTD IBI Saree, Aceh Besar.
Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) beserta sejumlah anggota rombongan pasca terkabarnya viral sapi kurus, sapi yang penggelolaan di UPTD tersebut mati satu per satu dan berkondisi kurus kering, bahkan kondisi sapi lainnya yang sangat memprihatinkan nyaris seperti bangkai hidup.
“Yang pertama kita akui bahwa kita minta kepada bapak Plt Gubernur untuk melakukan penyegaran terhadap UPTD ini,” tegas Ketua Komisi II DPR Aceh Irfan Nusir, Senin (8/6/2020) kepada wartawan usai melakukan peninjauan sapi di UPTD IBI Saree didampingi para anggotanya.
Peninjauan tersebut, setelah sebelumnya melakukan rapat dengan dinas peternakan di DPR Aceh. Kadis ini dipanggil untuk menanyakan terkait ikhwal ‘Sapi Kurus’.
Berdasarkan penuturan Irfan Nusir, pihak UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI) Saree selama ini tidak pernah menyampaikan laporan kepada dinas peternakan, yang sejatinya dalam sepekan sekali.
Itu sebabnya ia secara tegas meminta kepada Plt Gubernur Aceh untuk dilakukan evaluasi segera mungkin.
“Me-recommended agar UPTD ini dievaluasi oleh pak gubernur,”sebut Irfan selaku ketua Komisi II DPRA.
Sebelumnya, Berdasarkan Penelusuran Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) terhadap pengelolaan Sapi di UPTD Inseminasi Buatan Inkubator (IBI) di bawah Dinas Peternakan Aceh patut di duga terjadinya potensi pidana korupsi.
Hal tersebut disampaikan Koordinator MaTA, Alfian melalui keterangan tertulis kepada sejumlah media online, Jumat (5/6/2020).
Menurut Alfian, fakta lapangan menunjukkan kondisi saat ini, sapi dengan jumlah 400 ekor dalam kondisi kurus dan tanpa makanan seperti tidak terurus secara benar. sampai- sampai pengakuan warga lingkungan sudah ada yang mati.
“Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan rencana awal dimana pemerintah aceh membangun perencanaan dengan anggaran yang besar. Tata kelola anggaran patut diduga potensi korupsi,” ujar Alfian.
Laporan : Agen Mti
