SPIONASE-NEWS.COM,- ACEH TENGGARA – Pansus DPRA Dapil 8 kabupaten Aceh tenggara dan Gayo lues LHP-BPK-RI atas LKPJ Gubernur Aceh APBA-TA 2019 dan DOKA Kabupaten/kota, Rabu (15/7/2020).

Sejak tanggal (06/07/2020) s/d (13/07/2020) sejumlah Anggota DPRA berjumlah 81 orang melaksanakan Pansus ke 10 Dapil asal pemilihan daerah masing-masing. tentunya dalam pansus ini masih banyak terdapat kekurangan di sana sini seperti, perencanaan, kualitas Bangunan dan belum tepat sasaran yang sesuai di inginkan Rakyat Aceh.

Dari tahun 2008 – 2019 Aceh mendapatkan kucuran dana yang sangat besar lebih kurang 71 Triliun dari pusat melalui Dana Otsus.

Besaran dana yang Aceh terima bukan berarti membuat Aceh maju dan membangun, sehingga bisa membuat Aceh keluar dari Zona kemiskinan dan pengangguran dan lain lain.Aceh mendapat Rangking paling bawah di Zona kemiskinan di pulau Sumatera, dan Nomor 6 terbawah dari 34 provinsi Indonesia.

IPM Aceh Nomor 32 dari 34 provinsi di Negeri ini, padahal Dana pendidikan Aceh kita Nomor 5 alokasi Anggaran terbesar dari 34 provinsi.

Eksekutif, legislatif, elit politik dan elemen masyarakat di Aceh lainnya harus bertanggung jawab atas terpuruknya Aceh secara luas dan menjadi catatan dalam Rapot merah di sejarah Generasi masa depan Bangsa ini.

Dalam hal ini kita tidak perlu lagi saling menyalah ka antara satu lembaga dengan lembaga yang lain.

Rakyat Aceh tidak membutuhkan perdebatan dalam perbedaan kepentingan golongan.
Yang rakyat butuhkan sekarang adalah pembangunan yang nyata dan merata di segala bidang.

Kesejahtraan melalui peningkatan ekonomi, pendidikan umum, Dinul Islam, kesehatan dan sebagainya.

Mari kita duduk bersama dan menyepakati sehingga melahirkan kebijakan yang Pro Rakyat. sebentar lagi Transfer otsus akan terhenti untuk Aceh. “Mau kemana kita bawa pembangunan Aceh hari ini dan untuk masa Depan
Kebijakan Aceh”, tandas Yahdi Hasan.

Anggota pansus dapil 8
H.Ali Basrah, Fraksi Golkar( Kordinator )
Yahdi Hasan, Fraksi Partai Aceh ( Anggota )
Nurdiansyah Alasta, Fraksi Demokrat.

Junedi, Fraksi Demokrat, partai Hanura.
Rijaludin, Fraksi PKB-PDA.
Merekomendasikan sementara
perbaikan menyeluruh di segala bidang pembangunan Aceh.
Merekomendasikan Khusus sebagai berikut, Gayo lues-pinding-Aceh Tamiang.

Membuka Ruas jalan untuk wewenang provinsi Aceh.
pembangunan yang bersumber dari Doka yang tepat sasaran, lebih terarah untuk menyentuh peningkatan Ekonomi Rakyat dan IPM ( indek pembangunan manusia ) dan infrastruktur yang berkualitas di Aceh Tenggara.

Pembangunan Ruas jalan Muara si tulen Agara – Gelombang sibulussalam ( Di tembuskan ) pengaspalan Ruas jalan di perpanjang kilometernya, yang artinya jangan yang sudah di Aspal di Aspal kembali.Ruas jalan lawe Desky/kedataran Kecamatan Babul makmur – Simpang Barung Lawe Alas (Sekmen satu).
Ruas jalan simpang Barung lawe Alas – Rembung teldak Darul hasanah ( Sekmen 2 )
Ruas jalan Rembung teldak Darul Hasanah – lawe penanggalan ketambe ( Sekmen 3 ) Menuju kabupaten Gayo lues.
Serahkan ke provinsi Aceh pengelolaannya,
Sungai lawe kinga, lawe bulan sangat perlu pengerokan, Normalisasi dan pembangunan penguatan tebing dan pemasangan Bronjong.

Dana transfrer dari provinsi Aceh ( Doka ) ke Daerah kabupaten, di mulai dengan perencanaan yang sesuai kebutuhan Masyarakat Banyak, yang tepat sasaran, penguatan Ekonomi, Menurun kan Angka pengangguran dan Angka kemiskinan, peningkatan IPM dan Infrastruktur yang berkualitas.

Laporan : Agen M.tis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 9 =