SPIONASE-NEWS.COM,- OPINI – Ditengah hiruk pikuk fenomena Pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama 4 bulan dan menjadi trend issue global saat ini menjadikan semua Negara harus mampu bertahan dalam situasi ketidakmenentuan dalam semua dimensi kehidupan.
Abdul Karim
Mulai dari bagaimana semua Negara harus menciptkan vaksin untuk corona virus, juga bagaimana pemerintahan setiap Negara harus menjaga kebutuhan stok pangan secara nasional.
Berdasarkan data Gugus Tugas RI, bahwa per Tanggal 25 April 2020, jumlah yang sudah dinyatkan positif sebanyak 8.607 orang, 1.042 sembuh dan 720 orang dinyatakan meninggal.
Perbandingan data positif dan yang mengalami kesembuhan sangat tidak sebanding dikarenakan dapat mencapai 8.4 kali lipatnya.
Indonesia dengan jumlah 34 Provinsi dengan luas 1.905 juta KM2 dari Sabang hingga Merauke. Memiliki 74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat. Sebanyak 17.499 pulau dan total luas wilayah Indonesia adalah 7.81 juta KM2 yang terdiri dari 2.01 juta KM2 daratan, 3.25 juta KM2 lautan, dan 2.55 juta KM2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Disesuaikan pada potensi luas lautan dan daratan Indonesia menjadikan kita sebagai warga Negara begitu optimis bahwa Indonesia akan dapat menghadapi Crisis Pandemic Global “Covid-19” ini.
Potensi besar yang dimiliki bangsa kita dalam menghadapi Crisis Pandemic ini pada dua sektor potensi, yakni Pertanian/Perkebunan dan Kelautan/Perikanan.
Luas daratan Indonesia tidak kurang dari 191.09 juta ha, dari luasan tersebut sekitar 95.90 juta ha atau 50.19% potensial untuk pertanian dengan potensi luas lahan tersedia untuk pangan seluas 14.74 juta ha. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 KM. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta KM2.
Jika kedua potensi tersebut dapat dimaksimalkan oleh pemerintah melalui instansi pemerintah terkait. Maka peningkatan produksi selama masa Crisis Pandemic saat ini, tidak menutup kemungkinan sektor UKM berbasis masyarakat atau pedesaan sangat mengalami peningkatan signifikan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan Nasional.
Saat ini Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal sudah mengeluarkan maklumat kepada seluruh perangkat desa se-Indonesia yang berjumlah 74.517 desa dan 919 nagari untuk memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tiga sektor, yakni ketersediaan berbagai kebutuhan desa dalam pencegahan dan penyebaran corona virus, padat karya dan BLT kepada 12 juta penerima sebanyak Rp. 600ribu/bulan.
Selain dari Kementerian Desa PDTT, Kementerian sosial juga sudah meluncurkan program PKH-nya.
Jika hanya 2 kementerian yang secara intens memberikan program kepada masyarakat Indonesia saat ini, maka tentu tidak cukup. Harus juga ada akaselerasi dari semua kementerian dan mengkolaborasikan semua program dari semua kementerian dari hulu hingga hilir.
Sehingga tidak ada ketumpang tindihan dari kebijakan atau pelaksanaan program dari setiap kementerian yang ada.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun menjamin ketersediaan 11 komoditas pangan utama dengan menjaga pasokan, maupun stabilitas harga saat memasuki puasa selama Ramadan.
Pemerintah juga akan mengawal distribusi berbagai bahan pokok ini di tengah terbatasnya pergerakan masyarakat saat pandemi. Sebelas komoditas yang dikawal yaitu beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.
Disesuaikan dengan perhitungan dari Kementerian Pertanian RI, bahwa kesiapan pangan nasional saat hanya sampai bulan Agustus 2020. Ada beberapa komoditas harus diimpor saat ini karena produksi dalam negeri belum mencukupi, seperti bawang putih, daging sapi, dan gula. Harga gula di pasaran dalam beberapa pekan terakhir memang naik hingga Rp. 18 ribu per kilogram, sedangkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah seharusnya hanya Rp 12.500 per kilogram.
Untuk memastikan kesiapan pangan, Syahrul menyebutkan saat ini ada 332 titik tersebar pada 11 Kabupaten di Indonesia yang sedang panen raya padi dan jagung, antara lain di Serdang Bedagai, Banyuasin, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Cianjur, Balangan, Barru, Banggai, Konawe Selatan, Sumbawa Barat, Dompu dan Nagekeo.
Problemnya saat ini, yakni apakah hasil produksi beras dan jagung dari 332 titik di 11 Kabupaten tersebut mampu menyuplai kebutuhan pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan 269,6 juta jiwa manusia yang tersebar pada 514 Kabupaten dan Kota se-Indonesia.
Sikap optimis dan positif digaungkan Menteri Perikanan dan Kelautan RI pada masa Crisis Pandemic Global saat ini dalam hal pasokan pangan perikanan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia selama menjalani masa darurat seperti sekarang. Potensinya bisa menghasilkan produksi hingga 240 ribu ton selama kurun waktu April hingga Juni mendatang.
Rinciannya, 100 ribu ton berasal dari potensi panen udang, dan sisanya berasal dari potensi produksi perikanan budi daya air laut dan tawar.
Jika kita melihat kesiapan dari kedua kementerian diatas mengenai kesiapan stok pangan nasional, baik dari produksi pertanian dan pertanian. Hampir kesiapan stok pangan tersebut hanya maksimal pada bulan Agustus 2020. Jika kita kembali pada beberapa asumsi yang telah disampaikan oleh para ahli virus di dunia atau pada awal Januari 2020, bahwa Corona Virus dapat teratasi jika telah ada vaskinnya dan diperkirakan selama 8 (delapan) bulan paling cepat keluar vaksinnya terhitung sejak Januari 2020.
Jika kita mencocokkan antara estimasi perkiraan para ahli dengan kesiapan stok pangan nasional saat ini, maka akan ada bulan dimana kita sudah kehabisan stok pangan dan wabah Pandemic Global “Covid-19” belum berakhir.
Keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi harus lebih digalakkan oleh pemerintah pada semua jenjang tingkatan untuk mencukupi stok pangan nasional. Salah satu lembaga masyarakat yang dapat digalakkan oleh semua pemerintah yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ada beberapa alasan mengapa harus BUMDes harus digalakkan dan dimaksimalkan pengembangan potensinya karena lembaga tersebut berbasis pada masyarakat diwilayah pedesaan.
Saat ini hanya kementerian keuangan dan kementerian desa yang fokus memperhatikan lembaga ini. Dimasa Crisis Pandemic Global “Covid-19” harusnya kementerian pertanian dan kelautan/perikanan juga saatnya harus memberikan perhatiannya kepada Badan Usaha Milik Desa. Bukan tanpa sebab kedua kementerian tersebut harus memberikan perhatiannya, oleh karena sektor peningkatan ekonomi bangsa saat ini lebih banyak pergerakannya pada wilayah masyarakat pedesaan. Selain itu populasi penduduk Indonesia secara sebarannya lebih dominan diwilayah pedesaan dan angka kemiskinan, jumlahnya juga lebih banyak pada wilayah pedesaan.
Dengan perhatian dari Kementerian Pertanian dan Perikanan Kelautan terhadap BUMDes akan menjadikan masyarakat lebih meningkatkan jumlah produksinya dan menciptakan terbukanya sektor UKM dan membuka peluang pekerjaan baru yang terkena PHK. Selain itu, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis pada masyarakat pedesaan. Saat ini International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi secara global selama masa Crisis Pandemic ini hanya berkisar 1.1 % dan tentunya jika prediksi ini terjadi.
Maka tentunya PDRB setiap daerah akan mengalami penurunan dan berakibat pada peningkatan jumlah angka kemiskinan karena lapangan pekerjaan di perkotaan banyak yang merumahkan (PHK) karyawannya. Jika kita mencermati pergerakan ekonomi di Indonesia saat ini, disesuiakan pada BPS 2020, sudah ada beberapa Provinsi di Indonesia per Februari mengalami angka kenihilan pada sektor eksport dan impor dari dampak crisis Pandemic Global “Covid-19”.
Penulis : Abdul Karim
(Dosen STIE AMKOP Makassar / Mahasiswa PPs UNM Program S3 Pendidikan Ekonomi)
