SPIONASE-NEWS.COM,- JAKARTA – Setelah kemarin Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sertipikat tanah di Jakarta Utara, kini giliran Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra yang berkesempatan menyerahkan 2.500 sertipikat tanah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2019).
Diiringi suara gemericik hujan yang turun di tempat pelaksanaan penyerahan sertipikat tanah, tak menyurutkan semangat masyarakat untuk tetap hadir merayakan kemenangannya mendapatkan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki berupa sertipikat tanah.
Surya Tjandra memberikan ucapan selamat dan terima kasihnya kepada masyarakat yang telah hadir dan menjadi saksi Kementerian ATR/BPN yang kini sudah berubah. “Dengan adanya sertipikat tanah tidak akan ada masalah lagi karena kini sudah berkepastian hukum, pemegang sertipikat tanah sudah menjadi pemilik yang sah atas tanah yang dimiliki. Makanya sertipikatnya dijaga dan dirawat untuk anak cucu,” ujarnya usai menyerahkan sertipikat tanah kepada 12 orang perwakilan masyarakat yang hadir.
Selain itu, Surya Tjandra mengatakan tantangan Pemerintah saat ini bagaimana tanah dapat dimanfaatkan sehingga bisa jadi pengembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk lebih kreatif menjadikan sertipikat tanahnya sebagai aset yang hidup, jangan menjadi aset yang mati.
“Sertipikat tanah yang Bapak dan Ibu miliki sekarang ada nilainya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin membangun usaha, bisa mengagunkan sertipikat tanahnya ke bank untuk mendapat modal usaha. Gunakanlah untuk sesuatu yang produktif,” ungkap Surya Tjandra.
Di akhir sambutannya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengatakan dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria, tahun depan Kementerian ATR/BPN akan bergerak dengan program Konsolidasi Tanah. Pelaksanaan program tersebut sebagai fungsi pengendalian pemafaatan ruang melalui pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Tahun depan, kita akan menggagas Provinsi DKI Jakarta sebagai pilot project pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang akan dilakukan di tujuh titik lokasi yang dipilih. Sehingga pemanfaatan tanah dapat diatur supaya ada manfaat secara ekonomi dan sosial. Kalau ini berjalan lancar, akan digalakkan seluruh Indonesia,” tutup Surya Tjandra.
Pada kesempatan yang sama, Jaya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa hari ini DKI Jakarta resmi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang tanahnya sudah terdaftar 100%. Sehingga tahun 2020, DKI Jakarta akan berfokus pada validasi data. “Semua ini berkat bantuan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat bisa gratis dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta dukungan masyarakat dalam gerakan memasang tanda batas sehingga memudahkan proses pengukuran di lapangan,” ungkapnya.
Laporan : Agen 008 HI/NA/RO/AM
