Spionasenews.com-Partai Islam Damai Aman (Idaman) tidak setuju dengan pemberlakukan presidential threshold. Karena aturan itu bertolak belakang dengan putusan MK tentang keserentakan pileg dan pilpres.
“Kita kembali kepada kepatuhan kepada MK dan konstitusi, karena hal itu tidak berlandaskan konstitusi,” jelas Rhoma Irama sesaat sebelum rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/02/2017).
Namun, Partai Idaman setuju dengan pemberlakukan parliamentaru theshold dengan ambang batas 3,5 persen.
Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah, menambahkann verifikasi faktual bisa dilakukan dengan prinsip keadilan. “Kami sangat siap dengan pengalaman itu dan tinggal kami lengkapi karena waktu masih panjang juga,” kata dia.
Di tempat sama, panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu akan mengakomodir pandangan-pandangan yang diberikan empat partai politik (parpol) baru yakni Partai Idaman, Berkarya, PSI dan Perindo.
Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menjelaskan, pandangan-pandangan itu terutama soal keinginanambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dihapuskan akan menjadi catatan penting bagi 10 fraksi di DPR dalam menentukan sikap.
Dikatakan juga bahwa partai baru sepakat untuk digelar verifikasi faktual asalkan partai lama juga diberlakukan sama.
“Kalau verifikasi parpol baru clear, tinggal verifikasi faktual partai lama,” kata dia.
Lukman yang juga wakil Komisi Pemerintahan menerima argumen partai partai baru soal ini. Menurut dia, verifikasi faktual dapat dijadikan sebagai konsolidasi partai baru dan lama untuk memperbaiki struktur partai di daerah.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie mengatakan partainya menyetujui verifikasi faktual. Syaratnya, verifikasi peserta Pemilu 2019 diberlakukan untuk seluruh partai baik lama maupun baru.
“Verifikasi tidak hanya partai politik baru, tetapi partai politik lama yang telah memperoleh kursi legislatif,” kata dia.
Ketua Umum Partai Berkarya Neneng A. Tutty menyarankan agar verifikasi dilakukan pada tahap verifikasi administrasi. Namun, ia menyatakan siap untuk menerima usulan verifikasi faktual terhadap partainyaOsur
