SPIONASE-NEWS.COM,- BARRU – Pelaksanaan kegiatan reses yang dilakukan di tengah masa kampanye Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Barru menuai sorotan dari sejumlah aktivis dan pegiat media sosial. Kegiatan reses yang berlansung di Desa Anabanua Kecamatan Barru, Kamis (21/05/2026).
Kegiatan ini tepatnya di laksanakan di Cafe Taman Pribadi. Kegiatan tersebut dinilai berpotensi mencederai proses demokrasi apabila disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Dugaan tersebut diperkuat dengan beredarnya screenshot chat yang disinyalir mengaitkan kegiatan reses dengan salah satu paslon di pilkades Libureng.
Anggota DPRD Fraksi PKB Hj.Sri Wulandari saat dihubungi awak media via whatshapp menjelaskan bahwa reses yang dilakukan tersebut tidak ada kaitannya dengan pilkades, itu murni reses dan memang begitu jadwalnya.
” Reses ka ini, tidak ada kaitannya dengan Pilkades, semua harus terdokumentasi sebagai bahan LPJ, saya temu konstituen, makan minum saja harus terdokumentasi dan ini bukan pertama kalinya, seluruh Anggota DPRD reses kemarin sekabupaten Barru, tidak mungkin saya berani terang-terangan kalau ada kaitannya dengan pilkades. Kami ditugaskan “. Jelasnya, Jum’at (22/05/2026).
Ia juga menambahkan, terkait dengan oknum yang disebut sebut berkaitan dengan lingkarannya dan diduga mengaitkan kegiatan resesnya dengan salasatu cakades di pilkades libureng itu diluar kendalinya.
” Kalau itu diluar kendaliku karena bukan saya, kecuali saya lansung yang menyatakan seperti itu, oke bisa dikatakan seperti itu “, tambahnya
Sementara itu, Aktivis sekaligus Direktur Project ITULAH untuk Desa Libureng, Buniamin, ST, menanggapi informasi yang beredar terkait pelaksanaan reses yang disebut-sebut berkaitan dengan lingkaran Anggota DPRD Barru, Hj. Sri Wulandari.
Menurut Buniamin, kegiatan reses pada dasarnya bukan sesuatu yang dilarang. Namun, ia menilai pelaksanaan reses di tengah momentum kampanye Pilkades dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan tindakan itu. Reses memang bukan hal yang dilarang, tetapi jika disalahgunakan fungsi dan tujuannya, itu bisa fatal. Apalagi yang melakukan adalah pihak yang tidak jauh dari lingkaran anggota DPRD Hj. Sri Wulandari. Dan kenapa juga ada reses di musim kampanye Pilkades? Lucu juga itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat saat ini dinilai sudah cukup cerdas dalam menilai situasi politik yang berkembang. Karena itu, ia berharap Pilkades ke depan mampu melahirkan pemimpin desa yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan lahir dari praktik politik yang dianggap tidak sehat.
“Saya kira masyarakat kita sudah pintar-pintar dan mampu menilai mana yang baik dan buruk. Sehingga ke depan, Pilkades ini bisa melahirkan pemimpin yang betul-betul ingin bekerja untuk masyarakatnya, bukan lahir dari budaya politik kotor seperti klaim dan mengarahkan seseorang secara politik untuk memilih kandidat tertentu,” tambahnya.
Buniamin juga menyinggung soal pemberian transportasi maupun bingkisan kepada masyarakat yang menurutnya memang sudah hak konstituen atau masyarakat, memang anggarannya jelas.
Di sisi lain, M. Rijal B. Akmal, S.H., turut mengecam dugaan praktik yang dinilai dapat mencederai proses demokrasi tersebut. Ia menegaskan akan mengawal persoalan ini secara serius apabila nantinya ditemukan adanya indikasi pelanggaran.
“Kami akan mengawal persoalan ini secara serius. Jika nantinya ditemukan fakta dan bukti yang mengarah pada penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran etik, maka kami tidak akan segan membawa persoalan ini ke Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Laporan : Agen 091 Haedir
