SPIONASE-NEWS.COM,- WAJO – Kejaksaan Wajo Ada apa Gerangan..? Kasus Sunnat Dana BST yang viral dan jadi perbincangan masyarakat Wajo, sehingga kasus ini tidak jadi di proses di Rana Hukum, teringat kasus yang pernah viral di medsos terjadi di kelurahan Akkajeng Kec.Sajoanging
Kabupaten Wajo.

Ada apa sebenarnya di Kejaksaan Negeri Wajo sehingga kasus ini tidak ditindak lanjuti, jelas salah seorang aktivis yang namanya minta tidak disebutkan, Rabu (28/10/2020).

Lurah Akkajeng atas nama Takdir,S.Sos telah di laporkan beberapa waktu lalu ke Kejaksaan Negeri Wajo pada Tanggal (26/07/2020), tepatnya tiga bulan lalu, dimana Lurah Akkajeng ini telah di duga melakukan pungli atau korupsi dengan memotong Dana BST (Bantuan Sosial Tunai) yang dari bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020 melalui Dinas Sosial Kabupaten Wajo.

Oknum Lurah ini tetap bersikukuh bahwa apa yang Dia telah lakukan adalah benar dengan memotongan Dana BST tersebut Sebanyak Rp.300.000,-/Kepala Keluarga setiap bulannya.

Nova, SH Kasi Pidsus Kejari Wajo bersama Firman Liking

Aktivis dan anggota Tim Investigasi LMR-RI Firman Liking, Pernah mempertanyakan kasus ini tentang masalah laporan pungutan Liar di Kejaksaan Wajo, apalagi Pemotongan Aggaran APBN dari Pusat ini tidak ada pertanggung jawabannya.

Dan dana BST Sebanyak Rp.600.000,-/perbulan di terima masyarakat yang di potong Rp.300.000,-/bulannya dan sisa Rp. 300.000,- tanpa jelas ujung pangkalnya, dengan alasan untuk. Pembuatan WC Umum.

Kejaksaan Wajo utamnya Kasi Pidsus Kejari Wajo menjadi tanda tanya masyarakat, kok kasus ini jalan di tempat, dan oknum Lurah yang di duga sebagai pelaku, malah lenggang kankung, seakan tidak bersalah atas perbuatan sewenang-wenang sebagai aparat pemerintah yang dilakukan untuk warganya.

Ada kejanggalan dan yang disembunyikan dari Kasus ini sehingga tidak ditindak Lanjuti dengan alasan bahwa Pak Nova Kasi Pitdsus Kejaksaan Wajo, mengatakan bahwa kalau tidak ada warga keberatan berarti pemotongan BST itu Warga Akkajeng setujui, jelasnya ketika itu.

Apalagi menurut Kasi Pidsus ini, bahwa pemotongan dana tersebut adalah untuk di bangunkan Jamban dirumah warga sendiri, Ungkapnya.

Menurut Kasi Pitdsus Atas Nova, SH yang Mengatakan lagi, kalau pihak Kejari Wajo telah mendatangi langsung dan memeriksa temuan di lapangan dan semua warga di kelurahan Akkajeng, dan apabila ada yang keberatan dari pemotongan dana BST tersebut agar segera melaporkan kekantor Kejaksaan Wajo, untuk Kami periksa, Ungkapnya.

Aktivis LMR-RI Firman, menganggap hal ini keliru, karena ada hubungan apa
Keberatan warga dengan temuan Pemotongan dana BST ini yang digelontorkan dari dana APBN, karena ini sangat Jelas bahwa dana BST (Bantuan Sosial Tunai) diberikan ke warga bukan untuk peruntukan pembuatan WC umum, tapi untuk membeli kebutuhan pokok sandang dan pangan saat pandemi Corona atau Covid-19 lagi mewabah di Kabupaten Wajo.

Warga hanya membutuhkan beli Beras atau bahan pokok makanan apalagi saat sekarang ini Susah untuk Cari uang, dan banyak yang kena PHK, Kenapa justru Dana BST disunat oleh pemimpinnya sendiri, apalagi dari Dana BST itu adalah Harapan Masyarakat Satu-satunya untuk mengcukupi kebutuhan hidup sehari-hari ketika pandemi Corona mewabah, Tegas Firman Liking kepada media ini.

Firman berharap agar Kejagung RI atau Kejati Sulsel menjadikan atensi kasus ini dalam pengawasannya di wilayah hukum Kejari Kab.Wajo agar kasus ini bisa kembali di ungkap, harapnya.

Laporan : Agen 036 A.Acy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − two =