SPIONASE-NEWS.COM,- MASAMBA – Sejumlah guru honorer, baik guru Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Luwu Utara mengikuti RDP dan menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara, Rabu (29/5/2024).
Guru-guru honorer kualifikas ‘passing grade’ (P) pada kompetensi teknis awal tahun 2024 penerimaan P3K kemarin ini diterima langsung oleh Wakil ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin.
Mereka mengadukan nasib serta menyampaikan aspirasi terkait status yang mereka sandang jika suatu waktu pemerintah kembali membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mendaftar.
“Yang ingin kami tanyakan pak apakah kami yang berstatus P ini masih mengikuti ujian atau tanpa ujian jika mendaftar ? Kami sangat berharap seperti tahun lalu ada kode 361 yang mendaftar tapi bebas tes,” ujar salah satu guru dalam rapat itu.
Ada juga yang bertanya bahwa walaupun lulus misalkan, bagaimana dengan formasinya ? sebab ada beberapa jurusan yang ditutup seperti bahasa inggris, bahasa Indonesia dan matematika yang tidak linear.
Sejumlah guru honorer ini juga menyampaikan bahwa mereka sudah mengabdi berpuluhan tahun dan belum bisa merasakan namanya NIP dan terancam dikalahkan oleh pendaftar yang baru tapi minim pengabdian.
“Kami sudah mengabdi puluhan tahun pak, kapan kami bisa merasakan nikmatnya NIP. Dan kalau kami yang sudah lama mengabdi, fisik kami sudah di uji tiba-tiba kami di uji lagi bersama yang masih baru dan muda, tentu kami kalah pak,” tutur salah satu guru.
Disisi lain, ada juga pendaftar yang tidak pernah bekerja untuk mengajar tetapi karena ada orang dalam, kemudian namanya terdaftar di dapodik dan ada SK dari sekolah sehingga bersyarat untuk mendaftar dan lulus dalam tes P3K.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Luwu Utara, Arif Palallo menjelaskan apakah teman-teman yang lulus berstatus P ini nantinya bisa disamakan dengan lulusan yang 361 pada saat pendaftaran ?. Arif katakan untuk menjawab itu dirinya masih menunggu aturannya lebih lanjut dari Kemenpan RB.
Arif Palallo juga ungkapkan bahwa apa yang menjadi keluhan dan kekhawatiran teman-teman honorer sampaikan dalam rapat ini akan dia bawa ke BKN bersama dengan DPR.
“Tentunya dengan harapan agar saudara saudari kita honorer yang berstatus P ini bisa kita perjuangkan sehingga bisa terangkat menjadi p3k penuh waktu atau paruh waktu, apalagi anggota DPR sebelumnya yang sudah koordinasi ke BKD provinsi bertekad ke BKN pusat untuk memperjuangkan,” ujar kepala BKD itu.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin juga akan membawa hal ini ke BKN Pusat, semua aspirasi yang disampaikan oleh guru honorer pada rapat ini akan di beberkan di BKN sehingga BKN mengetahui permasalahan dan mencari solusinya.
“Ini memprihatinkan, kan kasian kalau tiba-tiba ada yang baru yang hanya paham teori tetapi lulus dibandingkan honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi tidak lulus, seharusnya diprioritaskan itu yang sudah mengabdi lama,” ujarnya.
Ia juga katakan bahwa tes yang paling tinggi dalam hal ini secara logis itu sebenarnya adalah pengabdian. Gaji honorer jelas dibawah standar umr, gaji berdasarkan keikhlasan kepala sekolah, ditambah lagi mencerdaskan anak bangsa, jadi luar biasa kalau menurut saya.
“DPR tentu serius terkait masalah ini, kami akan kawal baik persoalan ini dengan baik. Saya minta data jumlahnya yang berstatus P ini akan saya bawa ke BKN Pusat, akan saya bicarakan disana,” pungkasnya.
“Terkait masalah SK Sekolah yang terdaftar di dapodik, hentikan SK SK siluman seperti itu, saya kecam keras akan hal yang berbau KKN untuk penerimaan P3K, prioritaskan itu yang mengabdi. Jangan karena ada kedekatan dengan pihak sekolah atau dinas, orang yang masih minim pengabdian diberikan SK agar bisa ikut mendaftar dan lulus,” lanjutnya.
“Tolong teman teman, atau saudaraku guru honorer, kalau ada yang mengetahui informasi seperti itu, laporkan kepada saya, saya akan tindak lanjuti, saya akan jaga rahasia identitas anda yang melapor, saya tidak suka dengan cara cara seperti itu,” tutupnya.
Laporan : Agen 023 Arie
