SPIONASE-NEWS.COM, – MAKASSAR – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (BEM FH-UMI), Andi Riskullah Annang, meminta agar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sulawesi Selatan dan Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Makassar turut menjadi perhatian dalam proses evaluasi kelembagaan menyusul mencuatnya persoalan hukum yang terjadi di tingkat pusat, Kamis 04/06/2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Riskullah Annang di Ruang Senat Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH-UMI), Kamis (04/06/2026). Menurutnya, evaluasi terhadap jajaran BGN di daerah merupakan langkah yang penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pasca munculnya persoalan hukum di tingkat pusat, kami meminta agar Kepala BGN Sulsel dan Korwil BGN Makassar juga dievaluasi secara menyeluruh. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun mencederai tujuan program yang dijalankan,” ujar Annang.
Ia menegaskan bahwa permintaan evaluasi tersebut bukan merupakan bentuk tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan langkah preventif guna memperkuat sistem pengawasan terhadap program-program yang menggunakan anggaran negara dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Evaluasi dan pemeriksaan harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang sehat. Tujuannya untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun negara,” tegasnya.
Sebagai mahasiswa hukum, Annang menilai bahwa pengawasan tidak boleh hanya terfokus pada tingkat pusat, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke daerah. Menurutnya, setiap institusi negara memiliki kewajiban untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Oleh karena itu, BEM FH-UMI mendorong aparat penegak hukum, lembaga pengawas internal pemerintah, serta instansi terkait untuk melakukan audit dan pengawasan secara objektif dan profesional terhadap pelaksanaan program-program BGN di Sulawesi Selatan.
“Jangan sampai persoalan yang terjadi di tingkat pusat justru menjadi pintu masuk terungkapnya persoalan yang lebih luas di daerah. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” lanjutnya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah. Menurutnya, kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Kami berharap seluruh pihak yang berwenang dapat mengambil langkah-langkah evaluatif secara profesional. Pengawasan yang kuat bukanlah ancaman bagi sebuah lembaga, melainkan instrumen untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum,” pungkasnya.
Laporan : Agen 009
