SPIONASE-NEWS.COM,- MAKASSAR – Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwasannya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal ini jelas menjamin kebebasan berpendapat individu sebagai Warga Negara yang mengeluarkan pendapatnya di muka umum. Sedangkan mengenai demonstrasi, hal ini pun dijamin dalam UU No 9 Tahun 1998 pasal 9 ayat 1.

Demonstrasi atau unjuk rasa termasuk ke dalam salah satu bentuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Jumat (31/01/2020)

Namun kini, realitanya, beberapa Perguruan Tinggi bahkan sudah melarang mahasiswanya melakukan demonstrasi. Mahasiswa pun terancam, jika ia melakukan demonstrasi, maka akan di Drop Out (DO) oleh rektor. Seperti halnya yang terjadi di Kampus UKI Paulus Makassar

Penolakan terhadap peraturan organisasi mahasiswa UKI Paulus Makassar melalui demonstrasi damai yang berujung pada represifitas aparat.

Setelah melakukan aksi demonstrasi ada 28 Mahasiswa yang terkena sanksi, yang dianggap telah mencoreng nama kampus karena melakukan aksi demonstrasi pada saat kegiatan akademik diliburkan dan kampus dalam kondisi melaksanakan kegiatan Lokakarya.

Dari 28 korban Drop out di dalamnya terdapat Ketua BEM Fakultas Ekonomi UKI Paulus Makassar yang juga merupakan bagian dari Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia.

Maka dari itu, kami Selaku Badan Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI)mengecam pimpinan Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar untuk mencabut SK Drop out 28 Mahasiswa UKI Paulus Makassar, dan meminta DIKTI Wilayah IX untuk mengambil sikap terhadap peristiwa Drop Out 28 Mahasiswa UKI Paulus Makassar

Jika tuntutan ini tidak terpenuhi, saya Wahyu pratama selaku Badan Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) siap mengawal hingga ke pusat dan kementerian terkait, Tutup Wahyu

Laporan : Agen 054 MM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − nine =