“Warga gotong orang sakit, atau ibu yang akan melahirkan dengan tandu, melalui jalan rusak berkilo-kilometer jauhnya,” ungkap Udin.
SPIONASE-NEWS.COM,- BARRU – Ironi, telah lama Kemerdekaan RI ke 80 tahun di peringati, namun sangat disayangkan, masyarakat di Kampung Mammekke, Dusun Bontorea, Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru belum menikmatinya sampai saat ini.
Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, sekitar 20 KK rumah warga di dusun ini harus hidup dalam keterisolasian ekstrem tanpa sentuhan pembangunan infrastruktur, listrik, maupun akses informasi.
Gotong Pasien Sejauh beberapa Kilometer
Ketertinggalan infrastruktur di Kampung Mammekke bukan sekadar menghambat ekonomi, melainkan sudah mengancam nyawa. Udin, salah seorang warga setempat, menceritakan betapa memilukannya kondisi warga saat menghadapi keadaan darurat kesehatan.
“Kalau ada warga yang sakit parah atau melahirkan dan butuh penanganan medis, kami harus menggotongnya menggunakan tandu darurat sejauh beberapa kilometer menuju Bontorea. Pasalnya kendaraan roda empat hanya bisa dijangkau sampai Bontorea. Kami harus melewati medan yang sangat berat sebelum bisa mendapatkan pertolongan bahkan kami harus melewati sungai dengan arus yang deras ketika musim hujan,” ungkap Udin dengan nada getir.
Ketiadaan akses jalan yang bisa dilalui roda empat membuat waktu tempuh menjadi sangat lama, yang seringkali memperburuk kondisi pasien dalam perjalanan.
Kampung Mammekke yang terletak di pelosok Kecamatan Pujananting ini tergolong Kampung yang sulit mengakses layanan kesehatan, di tambah dengan Peraturan Menteri Kesehatan ( Permenkes ) No.21 Tahun 2021 Tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan.
Kebijakan ini mengharuskan Ibu hamil melakukan persalinan di Puskesmas, kebijakan ini sulit terealisasi bagi ibu hamil Mammekke pasalnya Kampung ini jauh dari pusat kesehatan Kecamatan ditambah dengan akses transportasi yang sulit,
Selain itu Madi yang juga warga Kampung Mammekke menambahkan bahwa anak-anak warga Kampung Mammekke bahkan harus berjalan kaki menuju sekolah.
” Bahkan anak-anak dari Mammekke harus berjalan kaki menuju Sekolah Dasar yang bertempat di Kampung sebelah yakni Bontorea “. Tambahnya
Madi juga menegaskan bahwa motor yang sering dipakai untuk jasa ojek kerap kali mengalami kerusakan akibat jalur yang ekstrem dan pendapatan hasil tani Warga kadang habis diongkos ojek.
” Kami sangat berharap sesegera mungkin ada pembangunan jalan menuju kampung kami, pasalnya motor yang sering kami gunakan untuk ojek kerap kali mengalami kerusakan hanya dengan satu kali keluar karena jalanan yang ekstrem, dan pendapatan petani kadang hanya habis diongkos ojek”. Tegasnya
Potensi Pertanian yang Terpenjara
Kampung Mammekke sebenarnya adalah lumbung pangan potensial bagi Desa Jangan-Jangan maupun Kabupaten Barru. Hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, kacang tanah dan berbagai hasil bumi lainnya tumbuh subur di sana.
Namun, tanpa akses transportasi, kekayaan ini justru menjadi beban bagi warga.
Selama puluhan tahun, warga terpaksa memikul hasil panen mereka berkilo-kilometer dengan berjalan kaki atau menggunakan jasa ojek kendaraan roda dua tapi dengan biaya yang tinggi.
Biaya transportasi manual yang tinggi mengakibatkan keuntungan petani habis hanya untuk ongkos angkut, atau lebih buruk lagi, hasil bumi dibiarkan tidak terolah karena sulitnya akses pasar.
Kegelapan dan Putus Komunikasi
Selain isolasi fisik, Kampung Mammekke juga terisolasi secara digital dan energi. Hingga tahun 2026 ini:
Listrik:
Belum ada jaringan PLN yang masuk, warga bergantung pada penerangan seadanya saat malam hari.
Internet/Sinyal:
Kampung ini berada dalam zona blank spot total, sehingga akses informasi dan pendidikan digital bagi anak-anak Kampung mustahil dilakukan.
Mendesak Perhatian Pemerintah dan Wakil Rakyat
Dengan hanya dihuni sekitar 20 rumah, suara warga Mammekke seolah sayup-sayup tak terdengar. Masyarakat mendesak Pemerintah Desa Jangan-jangan maupun pemerintah Kabupaten Barru untuk tidak melihat Kampung mereka hanya dari jumlah penghuninya, melainkan dari hak dasar sebagai warga negara yang setara.
“Kami hanya ingin jalan kami diperbaiki, ada listrik, dan ada sinyal. Kami ingin hasil bumi kami bisa dijual dengan layak dan warga yang sakit tidak perlu lagi digotong beberapa kilometer,” tambah Udin.
Laporan : Agen 091 Haedir
