SPIONASE-NEWS.COM,- JAKARTA – Pengajuan perubahan kepengurusan Partai Beringin Karya (BERKARYA) 2020 -2025 berdasarkan Surat nomor : 065/B/DPP/BERKARYA/I/2021 tertanggal 5 Januari 2021, akhirnya ditolak Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia.

Hal ini dengan munculnya surat Nomor AHU.UM.01.01 – 34 yang merupakan jawaban atas permohonan perbaikan susunan pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2020-2025 yang dilayangkan oleh Ketua Umum Partai Beringin Karya Mayor Jenderal TNI Muchdi Purwoprandjono dan Badaruddin Andi Picunang, Rabu (10/02/2021).

Dalam surat tersebut Kemenkumham RI menyatakan bahwa :
“Susunan Kepengurusan Partai Berkarya yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Susunan Kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH – 17.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025”.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH – 17.AH.11.01 Tahun 2020 tersebut saat ini sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 182/G/2020/PTUN/JKT.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, Pengesahan Perubahan Kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Ketelitian Kemenkumham Republik Indonesia patut diberikan apresiasi setinggi tingginya, dan dengan ini Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH – 17.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020 tetap berjalan.

Saudara Badaruddin Andi Picunang sendiri saat ini sudah digantikan oleh Mayjen TNI Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H. sebagai PLT Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya.

Sempat terjadi dinamika dalam batang tubuh Partai Beringin Karya (BERKARYA) yang diakibatkan oleh kelalaian Saudara Badaruddin Andi Picunang yang mengakibatkan adanya 4 pengaduan ke Mahkamah Partai.

Dan akhirnya atas pengaduan dengan 4 pelanggaran internal tersebut, sesuai AD/ART Mahkamah Partai melalui 3 orang hakimnya yaitu Ketua Majelis Dr. Syamsul Djalal, Dr. (C) Hendrawan Ramli,SE MH dan Yuliana Putri, melaksanakan sidang Kode Etik Partai dan menghasilkan beberapa keputusan atas pelanggaran keuangan Partai dan beberapa keputusan yang dianggap merugikan Partai, artinya salah dalam menggunakan kewenangannya oleh Badaruddin Andi Picunang, Jelas Dr. Syamsul Djalal.

Dengan bukti-bukti yang menyakinkan dalam sidang Mahkamah Partai, dan juga sebagai Ketua Mahkamah Partai Mayjen TNI Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H. mengabulkan permohonan penggugat dan langsung memberhentikan Saudara Badaruddin Andi Picunang dari Sekjend DPP Partai Berkarya dan digantikan oleh Mayjen TNI Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H sendiri melalui mekanisme Pleno yang kuorum dari keputusan itu dibuat.

Kepemimpinan Mayor Jenderal TNI Muchdi Purwoprandjono Sebagai Ketua Umum Partai Beringin Karya (BERKARYA) dan Mayjen TNI Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H. sebagai PLT Sekretaris Jenderal, diyakinkan tidak ada kubu-kubuan lagi.

Dengan keputusan Mahkamah Partai yang diputuskan dalam Pleno, jelas Saudara Badaruddin Andi Picunang sudah diberhentikan dan tidak diperbolehkan lagi menyebut dirinya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Negara ini negara hukum, dan sebagai warga Indonesia yang baik sudah seharusnya kita semua mentaati peraturan hukum yang berlaku, Tegas Dr. Syamsul Djalal, SH.MH

Dilihat dari torehan media Partai Beringin Karya (BERKARYA) akan segera menggelar Munas untuk menyelesaikan konflik internal Partai Berkarya sesuai hasil keputusan sidang Mahkamah Partai.

Munas yang demokrasi dan dipastikan Munas yang damai serta mengedepankan Rekonsiliansi dengan Kubu – kubu yang terpisahkan sejak lahirnya Presidium Penyelamat Partai Berkarya tahun lalu.

Dimana diketahui KPU RI sudah memberikan signal untuk semua Parpol segera mendaftarkan partainya agar menjadi peserta pemiliu tahun 2024 mendatang.

Semangat Berkarya Pembaharuan menoreh catatan sejarah Partai Berkarya akan menjadi prioritas utama dalam Munas Demokrasi yang akan segera digelar. Dan jelas Munas yang akan digelar adalah Munas Ketua Umum Muchdi PR dan PLT Sekjend Dr. Syamsu Djalal, Ungkap Dr. Syamsul Djalal kembali.

Lanjut Dr. Syamsul Djalal, bahwa “Saudara Badaruddin Andi Picunang sudah tidak berkewenangan untuk mengadakan munas atau apapun bentuknya maupun kegiatan kepartaian karena Badarudin Andi Picunang sudah menjadi anggota biasa Partai Beringin Karya”. tegas mantan Jenderal Danpuspom TNI AD yang sangat berkomitmen tinggi membesarkan Partai Berkarya.

Laporan : Agen EZ/Agen 001 ARG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here