Oleh : Antonius Primus*

SPIONASE-NEWS.COM, – OPINI – Kekerasan mungkin merupakan hal yang biasa di negara Indonesia, dimana banyak orang mengalami penindasan baik oleh para penguasa maupun oleh para penegak hukum. Kekerasan seolah-olah menjadi jawaban yang tepat dalam mengatasi masalah, tanpa terkecuali masalah demonstrasi, tanpa peduli bahwa hal itu justeru melukai rasa kemanusiaan.

Mengapa? Karena tindakan kekerasan terutama terhadap sesama manusia merupakan bentuk tindakan yang sekaligus menodai dan merampas hak asasi manusia, hak dasar yang melekat erat dengan kehidupan manusia.

Bayangkan jika kekerasan itu menyentuh hak-hak dasar manusia, maka menjadi ancaman serius terhadap kehidupan. Karena serta-merta, tindakan kekerasan pada prinsipnya merupakan emblem dari budaya kematian.

Menyoal peristiwa kekerasan yang dialami oleh wartawan LKBN Antara, Muh. Darwin Fatir, oleh oknum polisi di Makassar, menuai berbagai kritikan dari berbagai pihak.

Di satu sisi, hal itu wajar bila membaca bahasa kekerasan sebagai tindakan yang melawan rasa kemanusiaan kita. Untuk kesadaran tersebut, merupakan suatu pemenuhan keadilan jika oknum pelaku tindak kekerasan tersebut diusut dan diadili sepantasnya.

Sebab jika dibiarkan, akan meninggalkan preseden buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama terkait dengan kebebasan pers.

Apalagi si terduga pelaku kekerasan memegang tanggung jawab moral yang tinggi sebagai aparatur negara. Sungguh kekerasan yang dilakukannya, bertentangan dengan seragam yang dikenakannya yang merupakan simbolis dari pertahanan negara itu sendiri.

Untuk itu, apabila peristiwa ini dibiarkan berlalu begitu saja, lantas negara ini akan menciptakan “tirani” yang sewaktu-waktu dapat melegalisir tindakan represif yang mengancam hak-hak dasar komunitas masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian berbagai pihak terkait dengan ancaman tindakan kekerasan terhadap wartawan, yakni: Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi, “Barangsiapa yang menghambat dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya untuk memperoleh dan mencari informasi akan dipidana selama 2 (dua) tahun atau denda Rp. 500 juta.”

Beberapa poin perlu mendapatkan tekanan dari pernyataan tersebut, yakni, Pertama: Tindakan “menghambat” dapat dimengerti lebih dalam sebagai tindakan menciptakan suatu situasi dan kondisi yang menyebabkan wartawan tidak mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugasnya. Artinya, bukan hanya perbuatan langsung, tetapi termasuk di dalam “menghambat” ialah menciptakan suasana secara tidak langsung, seperti memprovokasi atau monopoli.

Tekanan berikut pada kata “menghalangi”, dapat juga meliputi tindakan yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan.

Pertanyaan penting diajukan, yakni mengapa wartawan dilindungi undang-undang? karena profesi wartawan menduduki posisi sentral dalam memastikan dan menjaga kebenaran suatu informasi dapat menjangkau publik, sehingga publik memperoleh referensi berimbang dalam memahami suatu informasi dan mampu memberikan respon yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dengan kata lain, ketepatan dari suatu kebenaran yang diwartakan oleh seorang wartawan, berkontribusi pada pembangunan peradaban akal sehat atau rasionalitas. Peran penting wartawan dalam konteks tersebut bukan tidak mungkin melibatkan bahkan martabat, harga diri dan bahkan nyawanya.

Hal ini dapat kita saksikan sendiri dalam hubungannya dengan peristiwa kekerasan yang mengancam nyawa seorang wartawan.

Hemat saya, Dewan Pers sebagai otoritas tertinggi profesinalisme jurnalistik perlu turun tangan untuk memberikan advokasi terhadap wartawan yang mendapatkan perlakuan kekerasan. Tidak perlu membangun opini yang hanya sekedar di level bahasa lisan, tetapi harus masuk ke wilayah normatif, di ranah penegakan hukum yang merupakan amanat dari undang-undang pers.

Ingatlah bahwa dalam situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang saat ini, penuh dengan chaos (kekacauan), penuh isu hoax dan “adu domba” serta berbagai tindakan manipulatif, kita membutuhkan peran maksimal wartawan. Dalam hubungan dengan itu, segala bentuk kekerasan yang mengancam eksistensi wartawan, dapat saja mengancam bukan hanya wartawan sebagai pribadi, tetapi wartawan sebagai “simbolis peradaban rasionalitas”.

Dengan merujuk pada rasa keadilan dan kesadaran hati nurani yang dalam, hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa “kebenaran” tidak boleh terbungkam. Biarkan “kebenaran” berbicara!

*Penulis adalah salah satu Redaktur Media Online Nasional, Spionase-News.Com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + 4 =