SPIONASE-NEWS.COM,- SIGLI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie memplotkan dana untuk membayar tagihan biaya penerangan jalan umum (PJU) Rp 11 miliar bersumber dari APBK Pidie tahun 2020.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pidie, Safrizal SSTP MEc Dev, kepada Serambi, Sabtu (8/8/2020) mengatakan, pengalokasian anggaran sebesar itu sudah disepakati antara Pemkab bersama pihak PLN Area Pidie. Tagihan PJU dibayar melalui Kantor POS Sigli sekitar Rp 850 ribu per bulan.
Safrizal mengaku tidak mengetahui total jumlah lampu tiang di 23 kecamatan Pidie. Namun, Dinas Lingkungan Hidup Pidie bersama PLN akan mendata ulang jumlah lampu tiang PJU.

“Kalau jadwal pendataan ulang terhadap jumlah lampu tiang di 23 kecamatan di Pidie belum kita tentukan,” jelasnya.
Safrizal menjelaskan, saat ini tercatat 130 tiang sebagai PJU tenaga surya yang dipasang sejak tahun 2010 hingga 2017 dengan sumber anggaran dari APBN. Antara lain, PJU tenaga surya di ruas jalan baru di Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli.
Kini kondisi PJU tersebut telah rusak akibat usianya telah melebihi lima tahun. Kerusakan terjadi pada batre sebagai penyimpan arus. Untuk perawatannya, kata Safrizal, membutuhkan dana besar
“Memang PJU tenaga surya sangat ramah lingkungan, tapi cost perawatannya tinggi.

Kita tidak menganggarkan dana secara khusus untuk perawatan PJU tenaga surya tersebut. Pemasangan baru belum adanya anggaran khusus,” jelasnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRK Pidie, Teuku Zulkarnaini SP, kepada Serambi, kemarin, mengatakan seharusnya penerimaan pajak daerah dari PLN meningkat setiap tahun. Pajak tersebut diambil dari pembayaran restribusi lampu oleh masyarakat sebagai pelanggan PLN.

Tapi, besaran pajak tersebut sama dengan tagihan pembayaran PJU Pemkab sebesar Rp 11 miliar. “Seharusnya pajak lampu yang disetor untuk PAD meningkat. Tapi jumlahnya sama dengan tagihan PJU yang telah disepakati Pemkab dengan PLN,” jelasnya.

Disamping itu, Zulkarnini meminta pihak Pemkab dan PLN untuk mendata kembali jumlah lampu yang harus dibayar Pemkab. Sehingga diketahui lampu yang masih berfungsi dan lampu yang telah rusak.

“Kami akan menyurati DLH Pidie dan PLN Area Pidie untuk mempertanyakan jumlah lampu yang masih aktif di Pidie. Juga ingin mengetahui sistem penghitungan pembayaran tagihan biaya PJU sehingga keluar angka Rp 11 miliar untuk tahun 2020,” jelasnya kepada media online nasional spionase-news.com.

Laporan : Agen M.ti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − three =