SPIONASE-NEWS.COM,- ACEH TENGGARA – Penyelidikan terhadap kasus proyek Peningkatan Jalan Muara Situlen Gelombang Cs masih terus berlanjut.

Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara telah menyurati pihak PUPR Aceh. Tetapi sangat disayangkan panggilan yang dilayangkan tersebut belum ditindaklanjuti pihak terkait.

“Kita menerima laporan dari masyarakat, terkait Paket Proyek Peningkatan Jalan Muara Situlen Gelombang Cs. Setelah itu Kami langsung melakukan penyelidikan dan kita juga telah menyurati dinas PUPR Aceh di Banda Aceh,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Fitrah didampingi Kasie Pidsus, Edwardo kepada wartawan media ini, Rabu (17/7/2019).

Sejauh ini, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh, belum memenuhi undangan pihak Kejaksaan Negeri Kutacane.
“Surat Panggilan kita tujukan untuk pejabat PUPR Aceh, dalam hal ini Ir Junarko, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan wilayah V, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” terangnya.

Surat panggilan malah sudah dilayangkan sebanyak dua kali yang ditujukan kepada Pihak PUPR Aceh, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Paket Proyek tersebut, tetapi tampaknya surat dari penyidik ini belum mendapat tanggapan pihak dinas.

Selain pihak PUPR, pemanggilan oleh Kejaksaan juga dilakukan kepada rekanan PT. PK, termasuk konsultan supervisi dari rekanan PT JMM. Namun hingga kini pihak yang diundang juga belum memenuhi panggilan. “Yang datang menjumpai penyidik Kejaksaan, hanya pengawas pekerja proyek di lapangan, yang kita maksud bukan seperti itu,” jelasnya.

Kejaksaan berharap Dinas PUPR Aceh, untuk dapat menghadirkan stafnya. Sehingga mempermudah proses pemeriksaaan terkait Jalan Muara Situlen Gelombang, Tegas Kejari Kutacane.

Sebelumnya, dugaan penyimpangan pengerjaan paket proyek peningkatan Jalan Muara Situlen – Gelombang Cs Kabupaten Aceh Teggara, telah menjadi pembicaraan dan diketahui secara luas.

Bahkan tim dari Kejaksaan Aceh Tenggara, sedang melakukan Investigasi terkait pekerjaan konstruksi yang dilelang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, dengan ploting anggaran Rp 12,7 miliar, yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh 2018.
Seperti yang terlihat dalam laman LPSE Provinsi Aceh, paket tersebut dimenangkan PT. PK dengan nilai kontrak Rp 11.687.817.000,00. Tapi sejauh ini, keterangan dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh Fajri, belum membalas pesan singkat yang dikirim wartawan media ini melalui pesan WhatsAppnya. Begitu juga kepala UPTD wilayah Gayo Lues Aceh Tenggara juga belum dapat dikonfirmasi.

Sejak berita ini di naikkan, pihak terkait dalam hal ini PT.PK dan pihak proyek PUPR tidak dapat di hubungi alias bungkam oleh Media Online Nasional spionase-news.com.

Laporan : Agen Mti (Aceh)

Editor : Agen 007 IJG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − one =