SPIONASE-NEWS.COM, – PAREPARE – Korupsi di Indonesia sudah menjadi “momok” dan bahkan menduduki rating 3 besar tertinggi di dunia. Berangkat dari keprihatinan akan kondisi meningkatnya kasus-kasus korupsi di Indonesia yang terus bertambah, terutama melibatkan pejabat publik, Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI) Komisariat Daerah Kota Parepare menggelar aksi damai memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini, Senin (9/12/2019).

Aktivis LMR-RI berdiri : Bur, Sukri, A.Ikbal, Amir, Ina, Jumardin, Syakur, H. Hengky, M.Nur,Lubis Kacong, Paulus T, Wahid, diapit Ketua PN Parepare, Kajari Parepare, duduk : IRG, H. Parman (dok)

Aksi damai unjuk rasa ini berpusat di 4 titik strategis di wilayah Kota Parepare, yang menjadi fokus aspirasi yakni di depan Terminal Fuel Depot Pertamina Parepare, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, Kantor DPRD Kota Parepare, dan di antara Kantor Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Parepare.

Ketua Komda LMR-RI Parepare baju Hijau H. Parman, Ketua PN Parepare, Kajari Parepare

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua LMR-RI Komisariat Daerah Kota Parepare H.Suparman Amrullah,S.Pd dan Plt. Sekretaris dan merangkap Ketua Harian Ikbal Rahim Gani, SE atau lebih do kenal dengan akronim IRG.

Kegiatan ini dikawal langsung oleh satuan Polres Parepare dan TNI Kodim Parepare.

Pada titik pertama, di Terminal Fuel Pertamina Parepare, dalam orasinya IRG menyerukan kepada manajemen Pertamina untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyalahgunaan penyaluran BBM dan LPG di beberapa titik. Terutama terkait dengan distribusi LPG 3 Kg yang menurut kebijakan pemerintah diperuntukan bagi masyarakat kecil miskin, justeru malah dimonopoli oleh banyak pengusaha dan sejumlah agen LPG dan Mafia gas LPG di kota Parepare.

Ironisnya bahwa aktifitas tersebut luput dari pantauan manajemen Pertamina yang adalah bagian dari BUMN, IRG mengajak manajemen Pertamina untuk berdialog terkait persoalan penyalahgunaan distribusi LPG. “Apa kebijakan pertamina dalam menindaklanjuti penyimpangan terhadap penyaluran BBM dan LPG, Ujar IRG atau Karaeng Caddi

Dalam peraturan itu kan dilarang misalnya mengambil BBM di SPBU menggunakan jerigen, Bagaimana Pertamina menjelaskan hal ini,” pinta IRG meminta sikap konkrit manajemen Pertamina.

IRG juga mendorong agar Pertamina juga menindak para agen LPG yang memonopoli harga LPG untuk meraih keuntungan sendiri, “Padahal LPG 3 Kg itu hanya diperuntukan bagi masyarakat kecil dan miskin,” tegas Ikbal yang juga Ketua LSM Lingkar Hijau Kota Parepare tersebut.

Sayangnya bahwa, pihak Pertamina justeru memberikan jawaban yang tidak secara tegas menjawab aspirasi. “Terkait pengawasan terhadap penyaluran BBM dan LPG, kami tidak memiliki kewenangan untuk itu, karena hal itu ditangani oleh BPH Migas,” demikian jelas CSR Pertamina melalui sambungan telpon yang disambung memakai mikropon pengeras suara.

usai dari Terminal Fuel Pertamina Parepare, Pengurus dan anggota LMR-RI Komda Parepare bergeser ke Kantor PU Kota Parepare.

Di Dinas PU, IRG menyoal tugas dan fungsi utama PU dalam pembangunan fasilitas kota, salah satunya pemerataan penerangan jalan. “Jangan yang diterangi yang di atas saja, Pak Kepala Dinas PU, tolong keliling kota Parepare dan perhatikan pemerataan penerangan jalan yang tidak seimbang,” teriak IRG menyinggung bahwa PU cenderung hanya memperhatikan penerangan di Jalan Jenderal Sudirman, karena disitu ada kantor Walikota Parepare.

IRG juga menyinggung tentang bagi-bagi kue kepada kontraktor yang dekat dengan kekuasaan, tapi banyak pekerjaan yang tidak sesuai bestek dan kadang asal kerja, ini merupakan PR kadis PU agar jangan main-main dengan kue panas ini, karena salah sedikit utamanya proyek Miliaran yang tidak memihak rakyat maka akan berakhir di penjara, jelas IRG ketika di wawancarai di sela-sela aksi demonya.

Persoalan lain yang harus dituntaskan di kota Parepare ini ialah masalah ketenagakerjaan yang masih carut-marut. Salah satunya masalah ialah adanya gaji petugas kebersihan yang tidak segera dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare selama 9 bulan dan juga honorer Pegawai Pos Yandu dan pelayanan kesehatan yang kesemuanya mandek pembayaran honor mereka, Dan telah menjadi viral di berbagai media online maupun cetak secada nasional.

Di DPRD Kota Parepare, Pengurus dan anggota LMR-RI Komda Parepare menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dengan fungsi DPR yakni Legislasi, Budgeting dan Pengawasan. Namun yang sering diabaikan oleh DPRD ialah fungsi pengawasan, karena hal ini tidak ada anggaran khusus. Tentu saja, hal tersebut berdampak pada mangkraknya sejumlah kebijakan yang berpotensi pada tindakan korupsi.

Di DPRD kota Parepare, aktivis Anti Korupsi LMR-RI disambut oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Rahmat Sjam.

DPRD menyambut baik pesan-pesan LMR-RI Komda Parepare. LMR-RI Komda Parepare mendorong agar DPRD Kota Parepare meningkatkan fungsi pengawasannya, terutama terhadap penggunaan anggaran yang telah disahkan, dan jangaj coba-coba membuat anggran fiktif, ungkap IRG lagi.

Sementara itu, di Kejaksaan Negeri, dimana aksi damai ini berakhir aktivis LMR-RI Komda Parepare disambut baik oleh pihak Kejari Parepare H. Darmawangsah SH, MH yang ikut hadir dan Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare, Hj. Syamsidar Nawaai, SH. MH, malah Ketua Pengadilan Negeri Parepare meminta agar LMR-RI tetap eksis memantau proses hukum yang berjalan dan dapat bersama kami untuk memberantas Korupsi bersama di negeri ini. tegasnya.

Suasana dialog antara Aktivis LMR-RI dengan Kejari Parepare dan Ketua Pengadilan Negeri Parepare yang saling pengertian tampak mewarnai pertemuan ini dengan menyepakati, “Marilah kita menghindari perilaku korupsi sejak dini sebelum terlambat.

Lebih baik kita mencegah daripada mengobati setelah terjadi. Kami punya semboyan sedikit bicara banyak bekerja,” ujar IRG di depan Kejaksaan Negeri Parepare yang disambut khusus Kejari Parepare dan Ketua Pengadilan Negeri Parepare.

IRG juga menyampaikan pengenalan tentang LMR-RI sebagai sebuah lembaga tertua di Indonesia yang berperan aktif dalam proses kemerdekaan RI. LMR-RI telah melahirkan sejumlah tokoh-tokoh bangsa, salah satu di antaranya ialah Soekarno. “Perjuangan kami tidak akan berhenti, karena kami akan mengawal, hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun seluruh proses layanan publik untuk kepentingan rakyat,” tegas IRG.

Ia juga menekankan bahwa Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Parepare merupakan unsur utama dalam penegakan hukum di Indonesia ini. “Banyak korban yang tidak bersalah menjadi korban kepentingan pemerintah.

Kepentingan orang-orang berduit dan para tikus-tikus berdasi. Ini harus diperangi oleh kita dengan tujuan yang baik, demi penegakan hukum yang adil dan merata,” ajak IRG di hadapan para penegak hukum dari kejaksaan negeri kota Parepare dan Pengadilan Negeri.

Aksi damai yang digelar oleh LMR-RI Komda Parepare ini mengundang perhatian berbagai pihak, baik dari masyarakat Kota Parepare, pemerintah, swasta dan awak media.

Dalam sekejab, aksi ini kemudian menggempar hingga berbagai media. Hal yang patut diteladani oleh berbagai pihak, yakni aksi LMR-RI Komda Parepare berlangsung dengan aman dan terkendali, terutama tidak menghambat aktifitas layanan publik dan lalulintas di sekitarnya.

Bebeda dengan aksi-aksi organisasi umumnya, yang sering berakhir dengan ricuh. Pihak kepolisian dan pemerintah Parepare, terutama pihak-pihak yang dikunjungi mengapresiasi aksi LMR-RI Komda Parepare yang berlangsung dengan damai dan diwarnai suasana dialog keterbukaan dengan pemangku kepentingan yang didatangi.

Dalam konteks inilah, mengapa LMR-RI menjadi sebuah lembaga tertua yang pantas untuk diteladani oleh berbagai pihak dan organisasi dalam menyampaikan pesan moral dan aspirasi masyarakat. Inilah identitas LMR-RI yakni berjuang untuk Negara dan Masyarakat.

Laporan : Agen Paulus Tandi/Jumardin/Ina
Editor : Agen 077 PRM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here