SPIONASE-NEWS.COM,- KUTACANE AGARA – Aliansi Peduli Desa (APDES) Aceh Tenggara dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII) Cabang Kutacane dalam releasenya, menyampaikan bahwa Melihat dalam situasi Pandemi Covid-19 ditahun 2021 ini Bimtek ke lombok terkesan dipaksakan, Senin (15/03/2021).

Massa dari APDES dan PMII lakukan aksi Demo di kantor DPRK Kutacane Aceh Tenggara

Aliansi Peduli Desa (APDES) Aceh Tenggara dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII) Cabang Kutacane, menyesalkan langkah APDESI Aceh Tenggara karena terasa hanya menghambur-hamburkan anggaran dimasa Covid-19 ini, seharusnya APDESI
Kabupaten Aceh Tenggara menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat desa, ini malah
terasa mengakomodir aparat desa tersebut.

Jika melihat UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan Menurut
Permendes No.13 Tahun 2020 menjadi dasar bagi 74.953 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2021, Peraturan tersebut sesuai dengan model pembangunan nasional berdasarkan pada Peraturan Presiden (PEPRES) No.59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs
(Sustainable Development Goals).

Permendes menegaskan bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang mengukur seluruh aspek pembangunan, sehingga mampu
mewujudkan perkembangan manusia seutuhnya, Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Adapun perwujudan program SDGs Desa berupa, Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat
dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi,
Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa
sesuai Kebutuhan, dan Desa tanpa Kesenjangan”.

Secara psikologis masyarakat desa dalam penentuan dana desa untuk bimtek ke lombok yang menggunakan
dana belasan milyaran diduga tak pernah dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan desa serta Musrenbang desa, apa lagi masyarakat
setuju tentang itu.

Memang bimtek itu menjadi prioritas akan tetapi seharusnya di setujui oleh masyarakat
desa, dimana filosofi dana desa adalah untuk kemakmuran bangsa dan negara dimulai dari desa yaitu
kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam program prioritas kabupaten itu sifatnya sunah bukan wajib, jadi seharusnya dikaji secara falsafah
bangsa yaitu Pancasila (Nilai Ketuhanan, Adil Dan Beradab, Persatuan, Musyawarah mupakat, Dan Keadilan
Sosial).

Selanjutnya jika kita lakukan Tot Ekprimen, jikapun bimtek itu sangat perlu untuk membangun sistem birokrasi
di desa dalam mengambil kebijakan, Kenapa harus ke Lombok, apa tidak ada daerah di Kabupaten Aceh
Tenggara yang bisa di jadikan tempat bimtek, dimana perputaran ekonominya di daerah kita sendiri.

Kalaupun
Bimtek menjadi sebuah keharusan mutlak dalam rangka peningkatan kapasitas bagi aparatur desa, Lombok
bukanlah lokasi yang layak. Mengingat perbedaan geografis dengan Aceh Tenggara.

Dalam releasenya juga, Masih banyak daerah lain
yang memiliki kemiripan untuk dijadikan lokasi pelaksanaan Bimtek yang disertai dengan kunjungan studi
banding dalam hal pengembangan kepariwisataan.

Jadi Kami meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Menjalankan fungsi dan hak yaitu :
1. Kami meminta Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara Agar “Menolak” dengan tegas Bimbingan Teknis (BIMTEK) Ke Lombok yang akan dilaksanakan Pada Bulan ini.

2. Kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara agar membentuk
Panitia Khusus (PANSUS) Tentang Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang setiap tahun dilakukan. Kami Merasa
Kegiatan Tersebut hanya pemborosan Anggaran Dana Desa, dan kami menduga “ada permainan setiap
Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang menguntungkan Pihak-pihak tertentu”.

3. Kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh tenggara dari (Komisi A)
mempertanyakan Kepada Kepala Desa (Pengulu) dan Meminta Fakta Integritas bahwa Kepala Desa
(Pengulu) setuju atas kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) ke Lombok Tersebut.

4. Kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh tenggara dari (komisi A) Agar
Memanggil DPMK, Camat, Dan Kepala Desa (Pengulu,APDESI) Aceh Tenggara untuk dimintai keterangan
Atas kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) tersebut.

Laporan : Agen M.ti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here