SPIONASE-NEWS.COM,- LUWU UTARA – Masyarakat Luwu Utara mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM subsidi, baik Pertalite maupun solar. Antrean panjang dan BBM di SPBU cepat habis menjadi keluhan utama.
Tak terkecuali Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, turut menyoroti kondisi tersebut. Ia meminta distribusi BBM subsidi diawasi secara transparan.
Karemuddin kemudian membuat simulasi sederhana terkait potensi nilai subsidi jika terjadi pengalihan BBM dari peruntukannya.
“Ini simulasi, bukan tuduhan. Kita hanya ingin menghitung dan melihat seberapa besar potensinya jika memang terjadi pengalihan,” kata Karemuddin di Warkop Camidu samping Kantor DPRD Luwu Utara, Kamis (10/09/2026).
Dalam simulasinya, tujuh SPBU di Luwu Utara diasumsikan masing-masing mengalihkan 4.000 liter BBM subsidi per hari.
Dengan demikian, volumenya mencapai 28.000 liter per hari atau 10.220.000 liter dalam setahun.
Jika dukungan subsidi diasumsikan Rp1.700 per liter, nilainya mencapai sekitar Rp17,37 miliar per tahun.
“Rp17,37 miliar per tahun. Ini baru Pertalite? Bukan angka kecil,” tegas Karemuddin.
Ia mempertanyakan apakah pola pengalihan seperti dalam simulasi tersebut benar terjadi di lapangan.
“Kalau tidak benar, tunjukkan datanya. Kalau benar terjadi, berapa volumenya dan berapa nilai subsidi yang tidak tepat sasaran?” ujarnya.
Menurut Karemuddin, publik saat ini tidak membutuhkan tuduhan, tetapi data yang transparan.
“Publik tidak sedang meminta tuduhan. Publik meminta transparansi, aspirasi itu juga yang banyak sampai kepada saya oleh masyarakat,” katanya.
Ia meminta Pertamina dan BPH Migas membuka data penyaluran BBM subsidi di Luwu Utara.
“Berapa BBM subsidi yang disalurkan, siapa penerimanya, berapa transaksi berulang yang terdeteksi, dan berapa yang benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak?” ujar Karemuddin.
Di lapangan sendiri, warga juga mengaku mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Rahman seorang warga menyebut antrean di SPBU sangat panjang.
“Susah sekali mendapatkan BBM saat ini. Baik pertalite maupun solar. Antriannya sangat panjang seperti di SPBU Baliase maupun Kappuna,” kata Rahman.
Ia mengatakan BBM juga cepat habis sehingga warga yang telah mengantre belum tentu mendapatkannya.
“Kadang sudah ikut antre, tetapi saat tiba giliran, BBM sudah habis,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Sukri. Ia menyoroti maraknya penjualan BBM eceran di sekitar SPBU.
“Harga eceran dekat SPBU bisa mencapai Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per botol, apa BBM tersebut masuk kategori subsidi atau tidak yah?” tanya Sukri.
Menurutnya, kondisi tersebut ironis karena warga harus antre panjang sementara BBM eceran justru tersedia dengan harga tinggi.
“Masyarakat antre panjang di SPBU dan belum tentu kebagian. Ada apa ini dengan BBM?” ujarnya.
Rahman dan Sukri juga mempertanyakan tindakan pihak terkait yang ada di Luwu Utara, terhadap persoalan yang mereka sebut telah berlangsung lama.
“Kalau sudah berlangsung lama, apa tindakan pihak terkait? Apakah sudah dilakukan pengawasan, penertiban atau pemeriksaan?” tanya Rahman.
Sukri berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai keluhan masyarakat. Ia meminta ada tindakan nyata jika ditemukan pelanggaran.
“Kami ingin ada penjelasan yang jelas. Kalau ada aturan yang dilanggar, siapa yang mengawasi dan apa tindakannya?” tegas Sukri.
Sorotan kini tidak hanya tertuju kepada Pertamina dan BPH Migas, tetapi juga pemerintah daerah serta unsur Muspida/Forkopimda Luwu Utara.
Publik mempertanyakan sejauh mana pengawasan distribusi BBM subsidi telah dilakukan selama ini.
Sebab, jika antrean panjang dan BBM cepat habis terus terjadi, sementara BBM eceran tetap tersedia dengan harga tinggi, pertanyaan publik semakin kuat.
Berapa sebenarnya BBM subsidi yang masuk ke Luwu Utara, ke mana alirannya, siapa penerimanya, dan sejauh mana pengawasannya?
Karemuddin menegaskan subsidi merupakan uang rakyat yang harus kembali kepada masyarakat yang berhak.
“Buka datanya. Telusuri alirannya. Pastikan subsidi tepat sasaran. BBM subsidi adalah hak rakyat, bukan ladang bisnis segelintir orang,” pungkas Karemuddin.
Rakyat tidak hanya membutuhkan BBM subsidi. Rakyat juga berhak mengetahui ke mana subsidi itu mengalir.
Laporan Agen : 024 Arie Laupa
