SPIONASE-NEWS.COM,- LUWU UTARA — Gelombang kritik kini mengarah tajam kepada Ketua APKASINDO Sulawesi Selatan, Dr. Ir. H. Badaruddin Puang Sabang, MM., yang dinilai gagal menunjukkan keberpihakan nyata di tengah anjloknya harga TBS sawit rakyat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Luwu Utara, Selasa (26/05/2026).
Di saat ribuan petani sawit mengeluhkan harga TBS yang terus merosot dan semakin menekan ekonomi masyarakat, APKASINDO Sulsel justru dianggap tidak hadir sebagai organisasi perjuangan.
Tidak terlihat adanya tekanan serius kepada pemerintah maupun perusahaan terkait kondisi yang kini dirasakan petani.
Kemarahan petani mulai meluas. Sejumlah masyarakat menilai organisasi yang seharusnya menjadi garda terdepan pembela petani justru kehilangan arah dan fungsi moralnya. Jabatan dinilai hanya sebatas simbol tanpa aksi nyata di lapangan.
“Petani sekarang tidak butuh seremoni dan rapat-rapat formal. Mereka butuh pembelaan nyata. Kalau Ketua organisasi petani diam saat harga sawit jatuh, lalu untuk apa organisasi itu ada?” ujar seorang tokoh masyarakat Luwu Utara yang enggan disebut namanya di Warkop Favorite Masamba, Selasa (26/5/2026).
Ia juga menilai diamnya APKASINDO Sulsel di tengah kondisi petani yang terpuruk dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap penderitaan rakyat kecil. Menurutnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap organisasi yang selama ini membawa nama petani sawit.
“Rakyat menunggu keberanian, bukan pencitraan. Jangan hanya muncul saat acara seremonial, tapi hilang ketika petani menjerit karena harga sawit hancur,” tegasnya lagi.
Anjloknya harga TBS sawit kini menjadi pembahasan serius di berbagai kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Luwu Utara sendiri, banyak petani mulai mengeluhkan sulitnya memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat harga sawit yang tidak stabil dan terus menurun dalam beberapa pekan terakhir.
Kondisi tersebut juga memunculkan desakan agar Pemerintah Kabupaten Luwu Utara segera turun tangan mengambil langkah konkret untuk menenangkan petani dan memperjuangkan kestabilan harga sawit.
Terlebih, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim diketahui menjabat sebagai Sekretaris Jenderal AKPSI periode 2025–2030, setelah sebelumnya dipercaya sebagai Ketua Harian AKPSI dan dikukuhkan langsung oleh Kementerian Pertanian.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, meminta semua pihak tidak tinggal diam melihat kondisi petani sawit saat ini. Ia menegaskan pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan terhadap masyarakat.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pemerintah daerah wajib hadir di tengah masyarakat untuk menjaga stabilitas dan ketenangan petani sawit. Kami di DPRD tentu berharap ada langkah konkret dan komunikasi aktif antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi petani agar persoalan ini tidak semakin meluas,” ujar Karemuddin.
Ia juga menilai posisi strategis yang dimiliki Bupati Luwu Utara di tubuh AKPSI seharusnya dapat menjadi kekuatan besar untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit daerah di tingkat nasional, bukan sekadar menjadi jabatan organisasi semata.
Laporan : Agen 024 Arie Laupa
