Kepala Biro : Media Online Nasional SPIONASE-NEWS.COM
SPIONASE-NEWS.COM,- OPINI – ENREKANG – Di era yang serba cepat ini, kita harus jujur mengakui satu hal: keberhasilan sebuah pemerintahan tidak lagi diukur dari berapa banyak gedung yang dibangun atau berapa kilometer jalan yang diaspal. Ukuran kemajuan hari ini adalah satu: seberapa cepat negara hadir untuk melayani rakyatnya.
Jika pelayanan KTP masih butuh seminggu, jika urus izin usaha UMKM harus bolak-balik kantor, jika warga dari Baraka, Malua, atau Buntu Batu harus turun gunung hanya untuk stempel selembar surat, maka ada yang salah dengan cara kita bekerja. Inilah momentum bagi Kabupaten Enrekang untuk berani melakukan lompatan besar: Transformasi Digital.
Transformasi digital bukan lagi wacana elit di kota besar. Ia adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Enrekang.
Potensinya ada di depan mata. Bayangkan jika semua ini bisa dilakukan dalam satu genggaman:
1. Administrasi Kependudukan Tanpa Antre: KTP, KK, Akta, cukup diakses via aplikasi. Tidak ada lagi cerita berkas hilang di meja.
2. Perizinan Usaha Super Cepat: UMKM adalah tulang punggung Kabupaten Enrekang. Jangan biarkan semangat wirausaha mereka mati karena birokrasi berbelit. Dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang dimaksimalkan di tingkat kabupaten, izin bisa terbit dalam jam, bukan minggu. Ini adalah jalan tol untuk investasi dan lapangan kerja.
3. Pelayanan Desa dan Pengaduan yang Nyata: Dana desa triliunan harus transparan. Aplikasi pengaduan masyarakat yang responsif adalah alat kontrol paling jujur. Setiap laporan warga masuk sistem, terpantau, ada batas waktu penyelesaian. Tidak ada lagi aduan yang menguap tanpa jawaban.
Esensi terdalam dari digitalisasi adalah TRANSPARANSI. Ketika semua alur pelayanan terdigitalisasi, tidak ada ruang bagi pungli, tidak ada ruang bagi “titip salam tempel”. Masyarakat bisa melihat progres berkasnya secara real-time. Pemerintah memiliki dashboard untuk mengevaluasi kinerja aparaturnya. Ini bukan soal teknologi, ini soal membangun kepercayaan.
Untuk Kabupaten Enrekang yang 80 persen wilayahnya adalah pegunungan, digitalisasi adalah keadilan sosial. Ini adalah cara negara memangkas jarak geografis. Seorang petani kopi dari Anggeraja tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ojek Rp 100 ribu dan mengorbankan satu hari kerja hanya untuk mengurus satu dokumen di kota. Cukup dari kantor desa atau dari rumah.
Namun, kita tidak boleh naif. Transformasi digital bukan sekadar membuat aplikasi lalu diluncurkan dengan seremonial. Banyak aplikasi pemerintah yang mati setelah launching karena tidak ada perubahan budaya kerja.
Digitalisasi adalah perubahan MINDSET BIROKRASI. Dari mentalitas dilayani menjadi melayani. Dari cara kerja yang lambat dan kaku menjadi adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna, yaitu masyarakat Enrekang sendiri.
Untuk itu, tiga pilar harus dikunci:
Pertama, Komitmen Infrastruktur. Pastikan jaringan internet merata hingga ke pelosok desa, bukan hanya di Enrekang kota. Tanpa sinyal, semua aplikasi omong kosong.
Kedua, Revolusi SDM Aparatur. Latih ASN kita. Jangan jadikan mereka operator yang gagap teknologi. Jadikan mereka problem solver digital.
Ketiga, Literasi Digital Warga. Edukasi masyarakat bahwa mengurus dokumen secara online itu aman, mudah, dan hak mereka.
Jika tiga pilar ini dijalankan secara bertahap, konsisten, dan tidak setengah hati, saya sangat yakin Kabupaten Enrekang tidak hanya akan menjadi kabupaten yang sejuk karena alamnya, tetapi juga kabupaten yang diperhitungkan karena pelayanan publiknya yang modern.
Pada akhirnya, Kabupaten Enrekang Digital bukan tentang server canggih atau aplikasi keren. Ini tentang menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, lebih manusiawi, dan lebih menghormati waktu dan keringat rakyatnya.
Ketika pelayanan itu cepat, transparan, dan mudah diakses, maka kepercayaan publik akan kembali dengan sendirinya. Dan dari kepercayaan itulah fondasi Kabupaten Enrekang yang Maju, Inovatif, dan Bermartabat akan berdiri kokoh.
Laporan : Agen 015 Alfin
